Breaking News

loading...

Tak terima ulayat diserahkan kepihak lain, sejumlah warga Maligi demo DPRD Pasaman Barat


Pasaman Barat, Figurnews.com

Tak senang bagian wilayahnya diserahkan ke Mamak Gadang Bandaro, puluhan warga Maligi Sasak Ranah P0asisie seruduk kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Selasa siang (23/2/2021). Pasalnya, lahan seluas 225 hektare di luar HGU PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) diakui milik masyarakat Maligi.

Koordinator Aksi, Joni Heneldra dihadapan anggota DPRD di ruang sidang kantor DPRD setempat mengaku bahwa kedatangan mereka ke kantor DPRD Pasaman Barat untuk mempertanyakan sejauh mana kapasitas wakil rakyat Pasaman Barat dalam urusan penyerahan tanah ulayat di sisir pantai barat  daerah petrodolar itu.

"Kami disini mau orasi dan ingin bertemu dengan bapak dewan yang terhormat yang menyerahkan tanah ulayat kami itu," ujar Joni.

"Apa wajar DPRD Pasaman Barat yang menyerahkan tanah ulayat, apakah itu kapasitas mereka sebagai wakil rakyat di Pasaman Barat ini," tanyanya.

Aksi protes yang akan dilakukan masyarakat Maligi Nagari Sasak itu terkait dengan permasalahan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi seluas 225 hektare di Fase IV PT GMP.

Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera menyebutkan masyarakat Nagari Sasak merasa telah dirugikan terkait penyerahan tanah ulayat.

Menurutnya tanah ulayat masyarakat Maligi seluas 225 hektare yang berada di Fase IV, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat telah diambil secara dzholim.

"Tanah ulayat ini berada diluar HGU PT Gresindo. Kabarnya akan diserahkan kepada masyarakat Tanjung Pangkal. Ini kan tanah ulayat kami, kenapa diserahkan ke yang lain," sebut Joni.

Ia mengatakan tanah itu diserahkan pihak perusahaan kepada Bandaro dan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Kemudian akan diserahkan kembali ke masyarakat Tanjung Pangka.

"Kita menduga penyerahan itu atas intervensi Ketua DPRD Pasaman Barat dan kerjasama dengan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Ketua DPRD terlalu jauh ikut serta," katanya.

Untuk itu ia menegaskan tidak ada hak Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mengambil keputusan dalam menyerahkan lahan tanah ulayat kenagarian masyarakat tertentu.

"Ini bisa menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat. DPRD sifat nya hanya memediasi untuk mencari jalan penyelesaian, bukan eksekutor. Permasalahan lahan ini sudah berlarut-larut sejak lama dari 2013," tegasnya.

"Ini lahan seluas 225 hektare adalah kelebihan dari HGU PT Gersindo Liang plantation (GMP). Sesuai peta kerja perusahaan ini, tanah kelebihan tersebut berada di Jorong Maligi, Nagari Sasak," sambungnya.

Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Rosdi bantah menyerahkan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat. Hal itu disampaikannya dihadapan para wakil tokoh masyarakat dari Jorong Maligi di ruang Bamus DPRD Pasaman Barat, Selasa (23/2/2021).

"Tidak benar kami menyerahkan tanah ulayat. Ini perlus saya luruskan, tidak ada hak kami, kami hanya memfasilitasi sewaktu PT Gersindo Minang Plantation (GMP) menyerahkan ke Mamak Gadang Bandaro," tegasnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya tidak mengetahui jika tanah ulayat diluar HGU PT GMP yang diterima oleh Mamak Gadang Bandaro seluas 200 hektare akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangkal.

"Kami tidak tahu kalau tanah ulayat itu akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangka. Dalam berita acara itu setahu kami diserahkan melalui Mamak Gadang Bandaro, itu saja," katanya.

"Artinya dalam berita acara hanya diserahkan ke Mamak Gadang Bandaro dan tidak ada tertulis diserahkan kepada masyarakat manapun. Ini harus didudukkan kembali," sambungnya.

Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera meminta agar berita acara itu dicabut, sebab pihaknya tidak diundang dalam penyerahan tersebut.

"Kita minta itu dibatalkan dan dicabut, sebab itu tanah ulayat kami dan seharusnya tanah ulayat itu diserahkan kepada masyarakat Maligi," pintanya.

Berita sebelumnya, aksi protes yang akan dilakukan masyarakat Nagari Sasak itu terkait dengan permasalahan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi seluas 200 hektare di Fase IV PT GMP.

Menurut Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera tanah ulayat seluas 200 hektare yang berada di Fase IV, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat telah diambil secara zalim.

Ia mengatakan tanah itu diserahkan pihak perusahaan kepada Bandaro dan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Kemudian akan diserahkan kembali ke masyarakat Tanjung Pangka.

"Kita menduga penyerahan itu atas intervensi Ketua DPRD Pasaman Barat dan kerjasama dengan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Ketua DPRD terlalu jauh ikut serta," katanya.

Untuk itu ia menegaskan tidak ada hak Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mengambil keputusan dalam menyerahkan lahan tanah ulayat kenagarian masyarakat tertentu.

"Ini bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. DPRD sifatnya hanya memediasi untuk mencari jalan penyelesaian, bukan eksekutor. Permasalahan lahan ini sudah berlarut-larut sejak lama dari tahun 2013," tegasnya.

"Ini lahan seluas 200 hektare adalah kelebihan dari HGU PT GMP. Sesuai peta kerja perusahaan ini, tanah kelebihan tersebut berada di Jorong Maligi, Nagari Sasak," sambungnya.

Pada dengar pendapat tersebut, Adriwilza membacakan berita acara pertemuan penyerahan tanah Ulayat Non HGU PT. GMP, pada berita acara tidak ada menyebutkan kepada siapa personnya diserahkan kebun sawit itu, artinya masih bisa di tinjau ulang.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat Baharudin R. menengahi persoalan berlarut itu, Ia meminta para pihak duduk bersama untuk menyelesaikan untuk mediasi baik pihak perusahaan, niniak mamak dan perwakilan dari Maligi. 

"Dihimbau pada warga Maligi dan Tanjung Pangkal, tidak mudah terprovokasi dengan penyerahan tanah Ulayat non HGU itu," harap Bupati Pasaman Barat periode 2010-2015 itu.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre