Breaking News

loading...

Kementerian ATR/ BPN dan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah Kegiatan PPTR Expo


Jakarta - Figurnews.com - Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Pungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah tertentu Kementrian BPN Ibu Asnawati mengungkapkan : Kami menampilkan Dasar Hukum Pengendalian Hak atas Tanah. Undang-undang no 5 tahun 1960 Tentang Peratuaran dasar dan Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini secara tegas mengatur tentang Pemanfaatan Tanah. Peraturan Pemerintah no 40 th 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai. Kami tampilkan tanah ini, yang jelas- jelas mengatur apa yang menjadi kewajiban dari pemegang Hak  Tanah tersebut. (22/02/2021)

Keberkahan kegiatan kita pagi ini diwakili oleh Mas Agus selanjutnya kedua yaitu subdit pengendalian alih fungsi lahan sawah yaitu dengan kasubdit nya Ibu Kevin berikutnya yaitu subdit pengendalian wilayah pesisir kepulauan perbatasan dan wilayah tertentu dengan kasubbid nya Bapak Haji Muhammad Tohir yang berada samping kiri saya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sekilas tentang pengendalian hak tanah alih fungsi lahan kepulauan dan wilayah tertentu Namun pada sesi pertama ini kami akan menyampaikan khusus berkaitan dengan pengendalian hak atas tanah sesuai dengan yang kami sampaikan disini Pada kesempatan ini kami selaku direktur.

Memberikan hak atas tanah dalam hal ini Baik perorangan maupun badan hukum saat itu juga negara sekaligus mengatur apa apa yang menjadi kewajiban kewajiban dari si pemegang hak tersebut Yang Harus dipatuhi dengan dipatuhinya kewajiban-kewajiban tersebut tentu Kami ingin tahunya dengan melakukan Pemantauan dan evaluasi ke lapangan langsung di mana berdasarkan hasil pemantauan kami selama ini masih banyak terdapat pemegang hak yang tidak melaksanakan atau belum laksanakan sepenuhnya apa apa yang menjadi kewajibannya bahkan ada mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang slogannya tidak boleh dilakukan selanjutnya yaitu penguasaan pemilikan penggunaan.

Peraturan Pemerintah no 20 th 2021tentang penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.


Fungsi tersebut dengan mengatur berbagai undang-undang diantaranya: Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, dengan aturan turunannya yaitu PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi LP2B nomor 12 tahun 2012 insentif perlindungan LP2B. PP nomor 25 tahun 2012 sistem informasi Lp2b berikutnya lagi PP nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B diterbitkanlah Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-undang ini beserta aturan turunannya bahwa alih fungsi lahan sawah masih belum bisa juga dikendalikan sepenuhnya. Pemerintah mengatur hal ini dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah disebutkan bahwa alih fungsi lahan sawah masih bisa dilakukan hanya sebatas untuk kepentingan umum dan bencana alam. Kepentingan umum disini pun dengan syarat yang jelas dan tegas. Katakanlah dengan syarat yang sangat ketat sekali seperti di muat secara rinci dalam alih fungsi lahan sawah.

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja tujuannya adalah masyarakat sejahtera adil dan makmur. Peraturan Menteri ATR BPN nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara verifikasi klarifikasi dan penetapan lahan sawah dilindungi.

Ibu Direktur  menyatakan dalam membedah pengendalian alih fungsi lahan yang menunjukkan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2025 di sini nampak jelas contoh dalam kurun waktu terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di situ ada jumlah kenaikan penduduk sejumlah 20 juta jiwa artinya kalau kita bagi pertahun ada kenaikan jumlah penduduk. Dengan jumlah  kurang lebih 4,5 juta jiwa per tahun.Jadi kami simpulkan disini memiliki trend terus bertambah jumlah penduduk dari tahun ke tahun.



Dari pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat kami terpanggil untuk menampilkan produktifitas atau gabah kering giling dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ini masih dibawah angka Padi Nasional artinya dapat kami simpulkan disini secara nasional kebutuhan padi pada lahan sawah ini menunjukkan bahwa dengan adanya pertambahan penduduk semakin meningkat sehingga diprediksi ketersediaan lahan juga semakin meningkat dan diprediksikan juga ketersediaan lahan sawah semakin menurun,pungkas Asnawati.

Oleh karena itu kondisi ini tentu akan menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan Pangan Nasional, ucap Asnawati.

Hal inilah  perlu pengendalian alih fungsi lahan. Sawah yang merupakan kegiatan pengolahan lahan pertanian  tentu harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,dalam hal ini sebagai kepanjangan tangannya yaitu Jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang.

Ini merupakan inisiasi dari pekerja sesuai dengan temanya yaitu menjawab pertanyaan  publik,tutur Asnawati. Dengan maksud dan tujuanya adalah ingin mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari para pemangku kepentingan dan kam mensosialisasikan yang di hasilkan dari Direktorat Jendral  Penertiban Tanah dan Ruang. Kami menyadari akan kekurangan kami disana sini dan kami bisa dinilai dengan kata belum sempurna dan jauh dari kata sempurna. Pungkas Asnawati.(DP)


Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre