Breaking News

Tuntutan : Memohon Presiden Joko Widodo Melalui Menteri Perhubungan Memecat Dirjen Hubungan Laut



Jakarta - Figurnews.com Untuk kesekian kalinya masyarakat yang mengatas namakan Pelaut  NKRI melakukan aksi damai atas kemelut yang terjadi di tubuh Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) pada Kamis, (17/12).

Pada aksi damai kali ini dipimpin oleh pembina KPI Binsar Efendy Hutabarat menyampaikan aspirasi masyarakat pelaut NKRI dimuka publik perlunya campur tangan pemerintah dalam melakukan pembinaan.

Ricardo dalam penyampaian nya meminta pemerintah mendukung eksekusi PP KPI tanpa kompromi, mengadakan munaslub KPI dan melakukan audit pembukuan KPI.


"Ketua Penasehat Pelaut NKRI Bapak Binsar Hutabarat mengatakan Ganti segera Dirjend Hubla yang bukan dari Pelaut,Kemudian di akhir wawancara  Ketua Kordinator Pelaut NKRI   akan segera melakukan aksi demo ke DPR jika aspirasi Pelaut NKRI tidak di tanggapi.

Dugaan pelanggaran di PP KPI :

Untuk menghasilkan kepengurusan definitif harus segera di gelar Kongres ke VI KPI 2004 , AD/ART yang di tetapkan dan di sahkan dalam kongres tersebut, kemudian oleh PP KPI 2004 - 2009 mengangkat jabatan wakil presiden KPI yang dalam AD/ART hasil kongres VI tidak ada.

Ada 3 ( tiga) sisi kebijakan yang di nilai tidak sesuai AD/ART maka tuntutan eksekusi PP KPI tanpa kompromi sudah final dan Pemerintah sebagai pembina KPI eks officio untuk tidak ragu mempertimbangkan kebijakan mengambil keputusan.

Peserta aksi damai juga menyampaikan tidak mendapat kan manfaat dari keanggotaan KPI, mengingat iuran dan administrasi lainnya yang diberikan tidak merubah kesejahteraan anggota. 

"Untuk Tuntutan Munaslub KPI Harga Mati Berdasarkan :

1. Kongres VII KPI  2009 terjadi deadlock dan bubar begitu saja tanda acara penutupan secara resmi.Sementara PP KPI 2024 - 2009 setelah memyampaikan laporan pertanggung jawaban yang sebagian besar ditolak peserta kongres, langsung demissioner. 

Karena banyaknya penolakan dan tiba - tiba muncul kekisiruhan diruang sidang,maka kongres menjadi deadlock,acara pemilihan PP KPI 2009 - 2014 tidak bisa diadakan.Pimpinan kongres juga  tidak pernah  mengeluarkan SK mulai  SK AD/ART.  SK Program kerja hingga SK PP KPI baru tadi akibat deadlock dan bubarnya kongres. 

Maka dengan adanya PP KPI yang mengangkat dirinya sendiri tanpa ada legitimasi kongres, PP KPI tersebut jelas -jelas illegal.

2. Kongres VIII KPI 2014 bulan Desember dalam AD/ART hasil kongres tersebut. 

3. Komunitas pelaut KPI senior pada akhir oktober 2015 mendapat surat resmi balasan Menkumham perihal klarifikasi KPI. 

Terbukti Ditdata Ditjen AHU Kemenkumham dengan tegas menyatakan tidak terdaftar KPI sebagai organisasi perkumpulan  dalam data based Badan Hukum Kemenkumham . Padahal kongres  diadakan pada Desember 2014 tapi sampai oktober 2015, KPI terbukti tidak terdaftar berbadan hukum di Kemenkumham alias tidak memiliki legal standing.

Dari 3  sisi itu sudah jelas sejak pasca kongres VII KPI 2009 dengan PP KPI illegal, Tuntutan Munaslub KPI harga mati merupakan suatu kepastian untuk KPI di bentuk dari, oleh dan untuk pelaut Indonesia memenuhi ketentuan  UU no.21 tahun tentang serikat pekerja  / serikat buruh untuk kembali bersifat bebas, terbuka,mandiri, demokratis dan tanggung jawab. (DP)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre