Breaking News

loading...

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi


Padang(Sumbar),Figurnews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (8/12/2020)  menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan UmumFraksi dan tanggapan Gunernur terhadap Ranperda. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib.

WakilKetua DPRD Sumbar H Suwirpen Suib dalampidatonya mengatakan, sesuai dengan mekanisme pembahasan Ranperda yang ditetapkan dalam tata tertib DPRD, terhadap Ranperda yang berasal dari Pemerintah daerah,Fraksi Fraksi akan memberikan pandangan fraksinya, sedangkan Ranperda yang berasal dari DPRD Gubernur akan memberikan pula tanggapannya.

Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan  Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 yang mengamanatkan perubahan status RSUD milik pemerintah daerah, dari UPTD fungsional menjadi UPTD khusus.

Adapun sasaran yang akan dicapai dengan perubahan tersebut adalah meningkatnya kinerja layanan BLUD dan terwujudnya kemandirian RSUD sebagai BLUD yang profesional.

Disamping adanya perubahan status RSUD, juga terjadi perubahan kedudukan direktur RSUD, yang semula merupakan pejabat  fungsional yang merangkap oleh dokter atau dokter spesialis menjadi jabatan struktural.

Ranperda tentang Pengelolaan Hutan, merupakan tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan pengelolalan hutan kepada Pemerintah daerah Provinsi. Pembetukan Ranperda ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran hutan dalam peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di daerah. Dalam Ranperda ini diatur bagaimana tata kelola hutan kelembagaan, pemamfaatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Ranperda tentang lain lain pendapatan Asli  daerah  (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kinerja dalam penyelenggraan otonomi daerah. Oleh sebeb itu Pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi dan kreativitasnya unntuk meningkatkan penerimaan dari PAD sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam undang Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dengan adanya pengaturan ini menurut diharapkan potensi penerimaan dari lain lain PAD yang sah akan lebih meningkat dimasa yang akan datang.

Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat ,Ranperda ini merupakan perubahan atau penganti dari Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan Perempuan dan Anak  yang dinilai tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Dengan dibentuknya Ranperda ini diharapkan akan ada payung hukum yang lebih komprehensif yang sesuai dengan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak ujar, Suwirpen.

Rapat Pariopurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dihadiri oleh Sekda Prov Drs Alwis beserta Pimpinan OPD dijajaran Pemprov Sumbar. ** Herman

 

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre