Breaking News

PT.AGROWIRATAMA Tantang RSPO: Tahun 1991 Ditanam, HGU Baru Tahun 2020 Diurus..!!



   
Pasaman Barat, Figurnews.com

Ibarat pepatah, dulu hamil baru nikah, konon hal itu terjadi di Kab. Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat. Yang mana, selama 29 tahun melakukan eksploitasi hutan lindung dan perkebunan di negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1991 lahan 315 hektar milik masyarakat Kiawai kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat telah dikuasai dan dieksplorasi secara besar-besaran dengan mengatas namakan perusahaan raksasa sekelas PT.Agrowiratama yang merupakan anak perusahaan milik Dr.Gan Lian Thiong (PT.MUSIM MAS GROUP).

PT.MUSIM MAS GROUP sendiri menguasai bisnis kelapa sawit yang berkelanjutan merupakan syarat wajib dan mutlak dari Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. RSPO adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari segala sektor lini industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standard global yang ditetapkan untuk produksi minyak sawit berkelanjutan bagi bumi.

PT.Agrowiratama disinyalir tidak pernah membayar pajak atas lahan 315 hektar kepada Negara Republik Indonesia.Bahkan yang menantang komitmen dari RSPO yaitu dari hasil pengukuran bersama pihak kepolisian dan kehutanan serta disaksikan masyarakat Muara Kiawai, ditemukan sekitar 150 hektar merupakan hutan lindung. 


Masyarakat Muaro Kiawai diwakilkan oleh Wakil Bendahara Umum DPP KNPI Fahrizein.SP menuntut perjanjian 10% pembagian hasil dari lahan 315 hektare tersebut. Lucunya..! Pihak perusahaan yang dikonfirmasi bernama Susanto Fitriadi mengaku sebagai humas perusahaan menerangkan bahwasanya  “PT.Agrowiratama laporkan Fahrizen sesuai Undang-undang perkebunan dengan pasal penghambatan aktifitas”.terang Susanto Fitriadi. 

Sedangkan didepan pihak kepolisian secara terang-terangan pihak perusahaan PT.Agrowiratama mengklaim tidak memiliki HGU dilahan 315 hektare tersebut. Namun Polres Pasaman Barat sudah menetapkan Wabendum DPP KNPI Fahrizen.SP sebagai tersangka..!

“Bagaimana mungkin Fahrizein dituduh melanggar pidana sedangkan PT.Agrowiratama sendiri tidak memiliki hak didalam lahan 315 hektare tersebut?” Ungkap Mahyudin Batubara ketua KontraS Independen Regional Sumatera dengan tertawa. “Pihak kepolisian harus jeli menetapkan tersangka terhadap masyarakat kecil, ini bisa menjadi stigma negatif terhadap unsur kepolisian, terlalu memperlihatkan korporasi antara perusahaan dengan kepolisian. Negara Republik Indonesia jangan melindungi pengusaha yang melakukan pengemplangan pajak”.terang ketua Kontras Independen dengan tegas.

(Fahmi Handri)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre