Breaking News

Pemprov Sumbar Terbaik Se-Indonesia Dalam Pengamanan Aset


Padang (Sumbar), Figurnews.com

Pengelolaan aset di Sumatera Barat saat ini telah berjalan dengan baik. Sementara di daerah lain masih banyak yang belum terurus.

Saat ini Provinsi Sumbar dinobatkan sebagai yanh terbaik dalam mengamankan aset daerahnya. Bahkan, saat ini hampir semua asetnya sudah terdaftar. Hal ini jugalah yang membuat kerjasama Provinsi Sumbar dengan KPK bisa berjalan dengan baik.

Hal itu dinyatakan olej Menteri Agraria, Syofyan Djalil pada Acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Selasa (24/11) di Padang.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil  mengapresiasi atas tingginya inisiatif PLN dalam proses sertifikasi tanah dan membuat proses sertifikasi dapat dilakukan dengan cepat.

PT PLN menargetkan ada 90ribu bidang pada tahun 2023. Diharapka Agar dipercepat dalam pengelolaan aset PLN ini, karena ini menyangkut aset tempat pengembangan listrik di daerah. 

Syofyan pun menyampaikan terima kasih kepada PLN yang telah bekerja keras pemasangan tiang listrik di perbukitan, sehingga dirasakan oleh masyarakat. 

"Kalau ingin dipercepat kita akan bantu. Kalau cara biasa dan cara dulu, mungkin 20 tahun belum tentu bersertifikat,” jelas Syofyan.

PT. PLN juga melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat pengamanan aset yang dimiliki PLN di Sumatera Barat.

Tidak hanya itu, Sofyan Djalil juga berharap agar pada tahun 2025 seluruh aset masyarakat sudah terselesaikan yang di luar kawasan hutan, dan sudah bisa disertifikatkan.

“Ternyata Birokrasi kita cukup efisien, adanya kebijakan dari Presiden dan Komitmen Menteri ATR/BPN, dan kerjasama semua pihak, kami akan selesaikan seluruh aset di Indonesia paling lambat 2025,” sebutnya.

Dengan adanya sertifikat, akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.

Sementera itu Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengungkapkan pengelolaan aset sangat penting bagi institusi pemerintah daerah maupun PT. PLN persero.

Hal ini menyangkut tata tertib penatausahaan keuangan daerah atau institusi. Persoalan dibidang aset adalah persoalan pengamanan aset tanah, baik dalam hal legalitas tanah formalnya (sertifikat) ataupun penguatan fisik bidang tanahnya.

Hadirnya kerjasama antar KPK dengan Kementerian ATR/BPN dan juga Pemda Sumbar dengan PLN serta lembaga lainnya. 

"Memberikan kemudahan kepada kita untuk tertib penatausahaan keuangan daerah, karena ini sangat berdampak pada kinerja daerah dan juga penting untuk opini BPK,” kata Irwan.

Irwan Prayitno juga menjelaskan, hampir setiap tahun ada persoalan-persoalan lahan yang ditemui BPK yang terus diperbaiki dan disempurnakan.

“Dengan adanya acara ini, kami berikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri ATR dan Ibu Wakil Ketua KPK yang bersedia hadir pada acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertipikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah Sumbar,” tambahnya.

Masalah lahan merupakan warisan dari lemahnya tatakelola aset jaman dulu. Pemerintah daerah dulunya banyak mendapatkan hak atas tanah dari hibah masyarakat ataupun proses ganti rugi.

Pemprov Sumbar menyambut baik semua program Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan aset di Sumbar. Karena merupakan kebutuhan untuk segerakan semua aset pemda untuk disertifikat.

Irwan Prayitno berharap kerjasama bisa berjalan lancar sesuai harapan untuk menertibkan tatausaha aset lahan yang dimiliki. Sehingga permasalahan ahli waris yang tidak tahu sejarah dapat terselesaikan.

Oleh sebab itu, fasilitas dari KPK, bantuan dan komitmen dari Kementerian ATR/BPN menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, khususnya pemprov Sumbar.

Senada dengan Menteri ATR/BPN, Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar, mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.

Menurutnya, sertifikasi ini salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

Adanya sertifikat akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Selain itu, adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian N menyebutkan bahwa Provinsi Sumbar kembali menoreh prestasi dan sudah menjadi catatan bagi Kemendagri dalam hal keuangan daerah terkait realisasi APBD.

Pada 16 Oktober 2020 posisi realisasi APBD Sumbar masuk pada ranking pertama. Ini di atas rata-rata APBN 68,29 persen, sementara Provinsi Sumbar masuk pada angka 79,45 persen tertinggi di Indonesia.

“Luar biasa yang dicapai Sumbar, sedangkan untuk Kabupaten Sumbar jatuh pada Kabupaten Agam, terima kasih pak Gubernur dan Bupati Agam atas prestasinya,” tuturnya.

Selain itu, Ardian juga menyampaikan keberhasilan yang dicapai Gubernur Irwan Prayitno dalam penanggulangan realisasi Covid-19 tertinggi di Indonesia dengan angka kisaran 87,07 persen, sedangkan di daerah lainnya masih membutuhkan dorongan.

“Lagi-lagi Sumbar menoreh prestasi, ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Setiap kepala daerah harus bisa melakukan pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.

Selanjutnya secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, kepada Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Gubernur Sumbar dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bupati Walikota se Sumbar dan para undangan lainnya.

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre