Breaking News

loading...

Wujudkan Pilkada Berkualitas Bawaslu Kota Solok Gandeng Saka Adhyasta


Solok,Figurnews.com

Dalam rangka mewujudkan Pilkada berkualitas, Bawaslu Kota Solok melakukan sosialisasi Pengawasan Partisipatif tahapan Pilkada Kota Solok tahun 2020 bersama Saka  di lingkungan Kwartir Cabang Pramuka Kota  Solok, di Kantor Bawaslu Kota Solok, Rabu (21/10).

Kegiatan soaialisasi ini dibuka Langsung Oleh Ketua Bawaslu Kota Solok, Tri Ati SPd dan dikuti oleh Saka Adhyasta Pemilu Kota Solok, Saka Bakti Husada (Dinas Kesehatan), Saka Kencana ( Dinas Pengendalian Penduduk dan KB), Saka Taruna Bumi ( Dinas Pertanian), Saka Taruna Bumi (Kodim 0309 Solok), Saka Bhayangkara (Polres Solok Kota) dan Pengurus Kwarcab Kota Solok.

“Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Bawaslu Kota Solok  mengganggap perlu melakukan kegiatan yang menunjang terlaksananya pengawasan tahapan Pilkada Kota Solok tahun 2020, ujar Tri Ati saat pembukaan sosialisasi.

Ia menghimbau seluruh pengurus dan Anggota Saka di lingkungan Kwartir Cabang Pramuka Kota  Solok dapat menjadi corong pengawasan di tengah masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada Kota Solok tahun 2020.

Menurut Tri Ati, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, lantaran itu diharapkan pramuka mampu memerankan fungsi partisipatif sebagai pengawas Pemilu terutama dalam mengawasi aktifitas di media sosial, money politic dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan yang sama Kordiv kordiv hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa Pemilu, Rafiqul Amin mengatakan, pengurus Saka Adhyasta hendaknya tetap berpegang teguh dan menjalankan Fungsi Krida Pencegahan, Krida Pengawasan, Krida Penindakan yang sudah menjadi keharusan dalam agenda-agenda Saka Adhyasta Pemilu khususnya untuk Pilkada Kota Solok Tahun 2020.

“Ada tiga jenis pelanggaran yang mesti diawasi secara ketat, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana. Salah satu pelanggaran tindak pidana yang yang menjdi fokus utama adalah money politikatau politik uang,”kata Rafiqul Amin.

Dikatakannya, masa pandemi COVID-19 membuat perekonomian ikut terpuruk. Menurut dia, dalam situasi ekonomi yang sulit, maka potensi politik uang semakin besar. Karena di tengah situasi ekonomi yang terpuruk seperti ini bisa saja masyarakat kita berubah menjadi sangat permisif terhadap politik uang.

Dingatkannya, hukuman bagi pelaku politik uang saat pileg dan pilpres berbeda dengan saat Pilkada nanti. Saat pileg yang dikenakan sangsi hanya pemberi uang, sedangkan saat Pilkada, pemberi dan penerima dikenakan hukuman yang sama yaitu hukuman kurungan penjara dan denda.

“Sebelum ini terjadi kita wajib ingatkan masyarakat. Kasihan kalau masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi akibat Covid-19 harus pula membayar denda karena terngiur poitik uang,”tukas Rafiqul Amin.

Sedangkan  Kordiv humas dan hubungan antar lembaga, Budi Santoso mengatakan, Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi pelanggaran Pilkada seperti pengawasan berita hoax pengawasan kampanye yang mengandung unsur sara, perusakan alat kampanye, pelanggaran netralitas ASN, netralitas pegawai kontrak dan pegawaƬ honor. Pilkada saat ini Bawaslu juga bertanggungjawab mengawasi  atau mencegah penyebaran Covid-19, agar tidak terjadi klaster Pilkada. (Ayu)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre