Breaking News

Selain ASN, Honor Daerah Dan Kontrak Diminta Netral Di Pilkada Pasaman Barat



Pasaman Barat - Figurnews.com

Pelaksanaan pemilihan serentak Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) serta pemilihan bupati dan wakil bupati Pasaman Barat (Pasbar) tahun 2020 yang digelar pada 9 esember mendatang, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi sorotan.

Hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 

Menanggapi hal ini,  PJS Bupati Pasaman Barat Hansastri menegaskan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS harus menjaga netralitas di Pilkada 2020.

"Tidak hanya dikalangan PNS saja yang harus menjaga Netralitas akan tetapi kalangan honor daerah dan tenaga kontrak yang memakai fasilitas negara," kata Hansastri, Kamis (1/10).

Ia mengatakan, saat masa Pilkada, ASN mempunyai larangan yang harus dipenuhi  antara lain, tidak memberi dukungan kepada Paslon dan tidak mendukung Paslon lewat media sosial.

"Bagi yang ketahuan mendukung salah satu Paslon, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya," sebutnya.

Menurut Hansastri,  Pemilu di Pasbar sudah dilaksanakan berulang-ulang kali, masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN.

"Saya sudah sampaikan kepada seluruh kepala OPD. Saya sudah bahas sama KPU dan Bawaslu, untuk memberikan pemahaman secara detail kepada semua ASN supaya mereka dapat mempedomani dan mengimplementasikan netralitas didalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya

"Selain itu, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jangan ada sampai membuat SPJ fiktif, perjalanan dinas ada tetapi tidak pergi, yang seperti itu tidak dibolehkan," tegasnya.

Hansastri berharap dalam periode singkat yang dijalaninya dapat menjalin kerjasama yang baik bersama segenap unsur untuk menyukseskan agenda yang ada.

"Kami berharap dalam periode yang singkat ini dapat menjalin kerjasama yang baik. Saya juga minta dukungan kepada insan pers untuk ikut andil menjalankan peran strategisnya dalam menyebarluaskan informasi, dan satu lagi, selama 71 hari saya menjabat, Saya tidak ingin ada SPJ fiktif," tutupnya. 

Selanjutnya, kepada seluruh masyarakat agar selalu meningkatkan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yakni memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan," ungkapnya.

Sampai berita ini dilangsir, sudah ada 1 Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut diterima Bawaslu Pasbar, Divisi Hukum Penindakkan Pelanggaran dan Sangketa Bawaslu Pasaman Barat, Beldia Putra, “Kita telah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN,” sebut 

Beldia mengatakan, ada seorang ASN berinisial IN yang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Pasaman dilaporkan pada Senin (21/9) lalu dan pihaknya juga telah memanggil saksi-saksi pada hari berikutnya.

“Kita saat ini tengah melakukan kajian. Saksi-saksi sudah kita klarifikasi, sedangkan saksi dari BKPSDM Pasaman Barat pun telah kita undang dan begitu juga terhadap terlapor,” katanya.

Menurut Beldia, sebelum dilakukan register laporan itu harus memenuhi dua syarat yakni syarat formil dan syarat materil. Sedangkan terhadap laporan itu telah memenuhi syarat.

“Setelah kita teliti syarat formil dan syarat materilnya, laporan tersebut memenuhi kedua syarat dan pada hari itu juga kita lakukan register,” jelasnya.

Diterangkan Beldia, dalam proses penanganan kasus pelanggaran ASN itu waktunya sangat singkat. Jika terbukti pihaknya harus segera meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI).

Namun jika dipandang perlu nantinya dimintai keterangan tambahan dari pelapor, lanjut Beldia, maka pelapor akan diundang lagi, karena ada waktu dua hari lagi.

Beldia juga mengungkapkan, ASN ini sebelumnya juga pernah melakukan pelanggaran netralitas ASN di pemilihan legislatif tahun 2019 lalu.

“ASN ini pernah melakukan pelanggaran yang sama, untuk sanksi nya saya lupa sanksi apa yang diterima oleh yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sementara pelapor Tri Tegar Marunduri mengatakan, laporan itu dilayangkannya ke Bawaslu Paabar karena melihat postingan ASN IN ini di group.

“Setelah melihat itu, saya mendatangi Bawaslu untuk melaporkan tindakan yang tidak mencontohkan sikap netralitas seorang ASN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ASN itu membuat postingan di group facebook dengan menorehkan tulisan dan foto-foto baliho seolah menunjukkan sikap keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.

“Mari ciptakan demokrasi yang jujur dan adil, agar bisa melahirkan orang-orang berkualitas. Saya berharap, dengan laporan ini membuat efek jera terhadap ASN yang ingin berpihak dalam Pilkada ini,” sambung Tegar 

(Dodi



Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre