Breaking News

MAHASISWA PASBAR TOLAK OMNIBULAW, TERHALANG KAWAT BERDURI


Pasaman Barat, Figurnews.com

Penolakan Undang Undang Cipta Kerja yang berujung unjuk rasa di berbagai daerah se Nusantara juga ditolak Mahasiswa Pasaman Barat, Sumbar.

Untuk antispasi kerusuhan atau anarki, Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat, menurunkan 170 personel, dengan memasang kawat berduri atau Sekuriti Barier   di depan pintu gerbang kantor DPRD Pasaman Barat, sebagai antisipasi pengamanan aksi massa Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat di Kantor DPRD Pasaman Barat.

“Hari ini, personel Polres Pasaman Barat, menurunkan sebanyak 119 personel untuk pengamanan aksi massa demo dari Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat ke Kantor DPRD Pasaman Barat,” kata Kapolres Pasaman Barat, AKBP Sugeng Hariyadi, S.IK melalui Kasubag Humas Polres Pasaman Barat AKP Defrizal, Jumat (16/10/2020).

“Surat pemberitahuan yang kami terima ada ratusan mahasiswa yang turun melakukan aksi demo terkait penolakan Undang-Undang Hak Cipta, mulai pada pukul 08.30 WIB,” katanya.

Hasil pantauan langsung Figurnews.com didepan gerbang Kantor DPRD pada pukul 08.30-11.00 WIB, massa aksi mahasiswa belum mendatangi kantor DPRD Pasaman Barat.

Pihak kepolisian, TNI, Sat-Pol PP menjaga di depan Kantor DPRD Pasaman Barat.

Aparat kepolisian juga menyiagakan mobil water cannon dan kawat berduri menjelang aksi demo Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat.

Asmar Habibi (Koordinator aksi) dalam orasinya mengatakan " Kami kecewa terhadap Ketua DPRD Pasaman Barat karena telah mengingkari janji untuk menemui mahasiswa pada 15 Oktober 2020" pada orasinya di hadapan anggota DPRD yang menyambangi di depan Gerbang DPRD. 

Sebelumnya Pada 15 Oktober 2020 tujuh hari setelah aksi tersebut guna mengawal janji yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD,Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat kemudian mendatangi Kantor DPRD Pasaman Barat. Namun sesaat sebelum berangkat sekira pukul 09.20 WIB, pihak DPRD kemudian menyampaikan bahwa sidang Paripurna sebagaimana yang dijanjikan oleh Ketua DPRD ternyata tidak benar karena jadwal sidang Paripurna seharusnya adalah pada hari Jum’at, 16 Oktober 2020.

Pada orasinya ia menyampaikan "Kemaren Ketua DPRD berjanji untuk menyelesaikan surat pernyataan tersebut menggunakan Kop surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat dilengkapi dengan tanda tangan oleh paling sedikit 2/3 dari total jumlah anggota DPRD Pasaman Barat Untuk selanjutnya dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia dengan jangka waktu paling lambat Kamis, 15 Oktober 2020 dan juga akan dibahas dalam sidang Paripurna DPRD yang dilaksanakan, namun hari mana ketua DPRD Pasbar" sesalnya.

Mahasiswa sekitar 30 orang dari berbagai Kampus tersebut meminta klarifikasi atas hal tersebut dan menagih janji ketua DPRD Pasaman Barat untuk menyelesaikan surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud diatas, Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat meminta untuk diadakannya pertemuan langsung antara Aliansi dengan Ketua DPRD Pasaman Barat di Kantor DPRD. 

Namun, sejak aliansi mulai mendatangi dan menunggu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, Ketua DPRD tetap tidak bersedia bertemu dengan aliansi. Oleh karena hal tersebut,kemudian Aliansi menyatakan sikap kekecewaannya kepada Ketua DPRD Pasaman Barat atas pengingkaran terhadap janji dan tidak bersedianya menemui aliansi pada hari kamis 15 Oktober 2020.

Sampai berita ini di muat unjuk rasa masih berlangsung, menunggu Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni,ST.

(Dodi ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre