Breaking News

Kawat Barier Digulung, Ketua DPRD PASBAR Tak Kunjung Ketemu


Pasaman Barat, Figurnews.com

Puluhan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, kembali berunjuk rasa atas penolakan Undang-undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Pasaman Barat.

Untuk mengantisipasi keamanan Gedung DPRD, Kawat berduri atau Sekuriti Barier dibentangkan sekita 100 meter diluar gedung DPRD Pasbar, Jalan Mahoni Padang Tujuah.

Pada saat orasi, Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat menyebut Ketua DPRD Pasaman Barat mengingkari janjinya untuk mendukung menolak UU Cipta Kerja (Omnibuslaw).

Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat Monsano Andri saat berorasi di halaman kantor DPRD Pasaman Barat, Jumat (16/10/2020).

"Kami sangat menyesalkan ini, wakil rakyat takut bertemu dengan rakyatnya. Ini dewan pengkhianat rakyat. Dasar pembohong," sebutnya.

“Jika semua janji bisa dipegang lalu buat apa materai 6000 dijual” salah satu isi tulisan di kertas karton berwarna hijau yang dibawa oleh massa aksi mahasiswa.

“Kami datang kesini untuk menyampaikan keluhan rakyat karena suara-suara rakyat di Negeri ini telah terbungkam oleh kerasnya meja-meja birokrasi,” kata Jubir Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat Monsano Andri saat menyampaikan orasinya di depan kantor gerbang DPRD Pasaman Barat.

“Ketua DPRD Pasaman Barat sebelumnya berjanji untuk menyelesaikan surat penolakan undang-undang cipta kerja,” tegasnya.

Ia menjelaskan, akan tetapi sampai saat ini, Ketua DPRD Pasaman Barat belum juga terlihat dihadapan untuk menjumpai kita.

Hingga pada Pukul 15.12 Wib, massa aksi mahasiswa masih menggelar dan massa membakar ban di depan gerbang kantor DPRD Pasaman Barat.

Aksi damai yang menuntut janji Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mendukung menolak UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) itu tidak sesuai dengan harapan para mahasiswa. Hal itu dikarenakan Ketua DPRD Pasaman Barat sedang dinas luar.

"Ketua DPRD Pasaman Barat tidak dapat datang, karena masih dinas luar dan tidak dapat dihubungi," sebut Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Endra Yama Putra meyakinkan para mahasiswa itu.

Ia juga mengatakan tuntutan mahasiswa untuk dukungan terhadap penolakan UU Ciptaker telah ditandatangani oleh sebanyak 23 dari 40 orang anggota DPRD Pasaman Barat.

"Hanya 23 orang dari 40 orang anggota DPRD Pasaman Barat yang baru menandatangani penolakan UU Cipta Kerja," katanya.

Sementara para mahasiswa tidak mau membuat kesepakatan dengan wakil rakyat lainnya kecuali dengan Ketua DPRD Pasaman Barat. Sebab kata mereka Ketua DPRD telah berjanji dan mendukung gerakan yang mereka tuntut pada aksi sebelumnya.

"Kami sangat menyesalkan bahwa Ketua DPRD telah berbohong. Kemaren para mahasiswa mendatangi kantor DPRD, namun Ketua DPRD tidak mau bertemu," sebut Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Asmar Habibi.

Hingga mereka membubarkan diri tidak ada kesepakatan apa pun dengan para wakil rakyat yang ada di gedung parlemen Padang Tujuh itu. Para pendemo tetap bersikukuh ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Pasaman Barat.

Mereka juga mengancam akan melakukan aksi kembali hingga apa yang dari tuntutan mereka dikabulkan sehubungan dengan telah disahkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibuslaw yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Sebelumnya para mahasiswa itu pada Kamis (8/10) lalu menyampaikan orasi mereka dengan isi tuntutan.

1. Menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15/2019 Bab II pasal 5 dan Bab XI pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi dan otonomi daerah.

3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.

5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.

6. Meminta DPRD bersama menyatakan sikap bersama mahasiswa mengenai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

7. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak kepada Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

Massa UNRAS yang diterima Endra Yama Putra (Wakil Ketua DPRD Pasbar) namun mahasiswa tetap tidak mau terima. Pukul 17.20 Wib, seluruh anggota DPRD sudah meninggalkan kantor DPRD Pasaman Barat. Namun massa tetap bertahan di depan kantor DPRD.

Sampai Jumat malam Ketua DPRD Pasbar yang ditunggu tunggu mahasiswa tak kunjung tiba.

Walau Kawat berduri barier sudah digulung, Ketua DPRD masih belum ditemukan, Akhirnya Aliansi Mahasiswa berpamitan dengan pihak aparat keamanan, semongko... 

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre