Breaking News

Bertentangan dengan Visi Misi, Paslon Bupati Pasbar AGUS ROMMY Tolak Omnibus Law dan Dukung Rakyat "Badarai"


Pasaman Barat,Figurnews.com

Demonstrasi serentak pecah diberbagai daerah Indonesia, Kamis 8 Oktober kemarin. Titik unjuk rasa setidaknya berada di lebih dari 20 daerah yang memaksa Pemda setempat meneruskan aspirasi pendemo untuk menolak Omnibus law atau UU Cipta Kerja.

Unjuk rasa kemarin merupakan pamungkas dalam empat hari terakhir setelah DPR RI mengesahkan undang-undang kontroversial. Di tengah protes massa, pemerintah bergeming dan tetap melanjutkan UU Cipta Kerja.

Padahal, ada ribuan orang di setiap daerah telah memenuhi jalanan menuju kantor pemerintah dan legislatif daerah. Mereka menyuarakan penolakan omnibus law yang dianggap merugikan masyarakat.


Tak terkecuali di Kabupaten Pasaman Barat, ratusan mahasiswa dan pelajar ikut turun unjuk rasa di halaman kantor DPRD Pasaman Barat, Kamis (8/9/2020).

Beruntung unjuk rasa itu damai dan lancar tidak menimbulkan gesekan.

Sejumlah tim pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat 2020 menilai aksi demo mahasiswa dan buruh menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja tidak akan mempengaruhi Pilkada Kabupaten Pasaman Barat 2020, namun hanya membuat harap-harap cemas para pendukung.

Tapi hal tersebut membuat Paslon Agus Rommy metasa kuatir dengan berlakunya UU Cipta Kerja yang baru di sahkan DPR RI beberapa hari lalu. 

"Kenapa tidak kuatir, karena UU Cipta Kerja bisa jadi mengkebiri pekerja wong cilik, bahasa kita rakyat Badarai" pungkas Agus Susanto, Jumat (9/10).

Ia menyebutkan, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tanda ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil dan terkesan pro Asing

Undang- undang Cipta Kerja tetap disahkan DPR dan pemerintah meski ditolak kalangan buruh.

"Ini rezim antiwong cilik atau rakyat badarai,  Terkesan pro pengusaha dan pro asing, tidak berpihak pada pekerja yang notabene jumlahnya mayoritas

Agus Susanto Mantan Anggota DPR RI menyesalkan, para eksekutif dan legislatif terkesan lebih berpihak pada pengusaha asing dan mengesampingkan nasib para buruh atau pekerja.

Terlebih, kata dia, Pemerintah dan DPR sangat terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja dengan dalih mendatangkan investor ke Tanah Air.

"Harusnya jangan buru-buru lah disahkan, inikan masih pandemi. Harus diberi masukan masyarakat, diuji publik dahulu," kata dia.

"Jangan dengan alasan menarik investasi, buruh dikorbankan," sambungnya.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Hal tersebut juga mempengaruhi Visi Misi Calon bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat jalur Perseorangan, Agus Susanto dan  Rommy Candra yang mefokuskan Kesejahteraan dan Sosial

diantaranya :

"Melakukan kajian ulang tentang upah minimal, jaminan kesehatan bagi 

masyarakat profesi buruh harian lepas seperti buruh bongkar muat barang, buruh 

perikanan dan buruh tani kelapa sawit contohnya tukang panen dan tukang muat,  untuk lebih terjamin kualitas hidupnya dan kesehatannya serta bersama-sama 

berinovasi untuk dapat menciptakan peralatan-peralatan yang meringankan beban pekerjaannya" terang Agus Susanto.

"Kemudian melakukan kajian ulang tentang penyerapan tenaga kerja lokal pada badan usaha 

(BUMN, BUMD, Swasta maupun perorangan) di Kabupaten Pasaman Barat 

untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, jaminan upah layak, jaminan 

keselamatan kerja serta jaminan kesehatan dan hari tua," 

"Melakukan kajian penambahan penghasilan bagi tenaga honorer yang bersumber 

dari APBD, dengan bantuan CSR, maupun sumber lain yang memungkinkan 

dengan berbasiskan semangat gotong royong,".

"Mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk mengentaskan kemiskinan di 

Pasaman Barat dengan meraih program-program pemerintah pusat terutama 

penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Jaminan 

Perlindungan Sosial Lainnya dari Pemerintah Pusat,"

"Misi kita jelas bertujuan memberikan tunjangan dana bagi masyarakat yang kategorinya lansia dan tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada" katanya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan “RUU Cipta Kerja berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional,".

Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja.

“Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja, UU Cipta Karya kita tolak, agar dicabut kembali" pungkas Agus Susanto.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre