Breaking News

Bawaslu Pasbar Ingatkan Wali Nagari Tidak Terseret Politik Praktis di Pilkada 2020


Pasaman Barat, Figurnews.com

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat mengingatkan wali nagari untuk berhati-hati, agar tidak terjerat persoalan hukum selama proses tahapan Pilkada 2020.

Beldia Putra Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Divisi Hukum Penangganan Pelanggaran dan Sangketa mengingatkan “Wali nagari, atau dalam undang-undang disebut kepala desa, dilarang ikut politik praktis dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Sanksi Pidana Penjara menanti apabila dilanggar,”.

Hingga saat ini sudah ada seorang ASN dan satu orang Wali Nagari yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar).

Bawaslu Pasbar menemukan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahapan kampanye oleh oknum walinagari (kepala desa) inisial Z di Pasbar.

"Benar,  berdasarkan temuan petugas Panitia Pengawas Kecamatan kita dilapangan ada oknum walinagari yang diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat 1 UU No 10 tahun 2016 " kata Beldia, Jumat (9/10) di Simpang Empat.

Ia mengatakan dalam ketentuan pasal itu setiap pejabat, kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menurutnya saat ini temuan itu sudah di tindaklanjuti dan diregister pada Selasa (6/10) dan sudah dilakukan rapat pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sebab larangan dalam pasal 71 ayat satu sanksinya pidana maka diproses bersama tiga institusi yang tergabung dalam sentra Gakkumdu (Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan).

Ia menjelaskan  berdasarkan temuan dilapangan oknum walinagari itu pada saat kampanye tatap muka dan dialog salah seorang pasangan calon.

Oknum itu mengkampanyekan dan mengajak peserta kampanye atau masyarakat yang hadir pada saat kampanye tatap muka untuk mencoblos pasangan calon yang kampanye saat itu.

Berdasarkan hal itulah maka oknum walinagari itu diduga telah melanggar UU Nomor 10 tahun 2016.

Pihaknya telah memeriksa saksi-saksi dan terlapor dalam tahap klarifikasi yang didampingi dan dimonitor oleh kejaksaan yang langsung tergabung dalam sentra Gakkumdu.

Serta memeriksa ahli bahasa, hukum tata negara dan ahli kepemiliun. Sedangkan  pihak penyidik dari kepolisian yang tergabung dalam sentra gakkumdu juga sedang melakukan  penyelidikan.

"Nanti hasil penyelidikan dan kajian dugaan pelanggaran dari Bawaslu akan kita bahas dirapat pembahasan sentra Gakkumdu kedua," tegasnya.

Ia menambahkan ketentuan sanksi Pasal 71 ayat 1 itu diatur pada pasal 188 UU Nomor 10 tahun 2016 yang sanksinya pidana dan diancam dengan kurungan satu sampai enam bulan penjara.

Ia sangat menyayangkan dugaan pelanggaran tersebut terjadi karena jauh-jauh hari Bawaslu telah mengirimkan surat keseluruh wali nagari di Pasaman barat terkait larangan larangan untuk ASN, walinagari yang diatur pada UU Nomor 10 tahun 2016 sebagai bentuk pencegahanagar ASN dan walinagari tidak melanggar aturan itu.

"Bahwa dalam hukum itu kita mengenal asas ultimum remedium bahwa upaya pidana ini merupakan upaya terakhir. Namun sesuai kewenangan Bawaslu kita juga harus melakukan penindakan secara preventif untuk menegakkan keadilan pemilu sebagaimana tagline bawaslu bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu," tegasnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pasal 188 jo Pasal 71 menegaskan, kepala desa atau sebutan lain wali nagari dan lurah, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan (merugikan) salah satu pasangan calon.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre