Breaking News

SE Mendagri, Mentawai Bentuk Satgas Covid-19 Baru

Foto: Kepala Bagian Hukum Mentawai, Serieli BW selaku Juru bicara Kebijakan Covid-19 

MENTAWAI. FN- Sesui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Kemaren kita sudah menerima surat edaran mentri dalam negeri yang ditujukan kepada kabupaten dan kota," ungkap Juru Bicara (Jubir) Kebijakan Covid-19, Serieli BW pada Konfrensi Pers di ruang rapat Sekretaris Daerah Mentawai. Senin, (21/09/2020).

Maka sesui SE Mendagri itu dikatakannya, setiap daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sebagai pengganti Gugus Tugas Penanganan Covid-19 lalu.

Pihaknya, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan SKPD terkait telah menggelar pembahasan untuk membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tersebut.

"Dalam waktu singkat kita akan segere SKkan, dan telah di sepakati bersama struktur yang ada sesui dengan surat edaran itu," tambahnya.

Serieli BW mengatakan, Ketua Satgas Covid-19 tetap dijabat oleh Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, Wakil Ketua Satgas Covid-19, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake dan Kapolres Mentawai, Dandim 0319 Mentawai dan Kejari.

Dulunya dikatakan Serieli, Sekretaris Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 dijabat oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) Mentawai, Novriadi sekarang untuk Sekretaris Satgas Covid-19 langsung dijabat oleh Sekda Mentawai, Martinus Dahlan.

Terdapat 6 bidang Satgas Covid-19 ini yaitu, Bidang Data dan Informasi, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Perubahan Prilaku, Bidang Penanganan Kesehatan, Bidang Penegakan Hukum dan Pendisplinan, Bidang Relawan. 

Dalam pembentukan Satgas itu, pihaknya juga melibatkan organisasi profesi diantaranya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Termasuk Dewan Riset Daerah dan seluruh staf ahli Bupati untuk melakukan kajian-kajian dalam penanganan Covid-19 di kepulauan Mentawai.

"Sesui amanat SK ini paling lambat diserahkan pada tanggal 30 september 2020 ini, atau waktu kita seminggu lagi untuk mempersiapkan segala hal untuk ini," terangnya.

Dikatakannya, dengan pembentukan Satgas Covid-19 diharapkan lebih efektif dalam rangka penanganan Covid-19. 

"Dengan ditetapkannya SK satgas covid-19 ini maka SK gugus tugas covid-19 dan SK pembentukan tim koordinasi pelaksanaan normal baru produktif dan aman Covid-19 dicabut, maka kita akan gabung dengan SK baru ini" katanya.

Melalui itu juga, Wakil Bupati dan seluruh Forkopimda menyepakati dua Juru Bicara (Jubir) yakni, Jubir Kebijakan, Serieli BW dan Jubir Kesehatan, Lahmuddin Siregar.

Selanjutnya pada SE itu diperintahkan setiap kecamatan untuk membuat Satgas Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa. 

"Nanti kita akan mengirim surat ke setiap kecamatan untuk menetapkan SK camat dan SK seluruh kepala desa untuk membuat satgas di tingkat desa," paparnya.

Diterangkan Serieli BW, apabila dulu namanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, maka saat ini berganti menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 secara jangka panjang.

"Kalau dulu gugus tugas percepatan penanganan covid-19 lebih ke operasi dan logistik, dimana bekerja secara cepat, maka kalau saat ini segala penanganan dilakukan secara terencana atau tidak secara mendadak," tutupnya. (ev)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre