Breaking News

Pengamat Nilai Pengangkatan PLT Direktur RSUD Pasbar Kangkangi Edaran BKN

Pasaman Barat,Figurnews.com

Praktisi Hukum Sumatera Barat Boy Roy Indra, SH menilai bahwa  pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Pasaman Barat dr Edi Yuswardi, S.pB  (62 tahun) diduga ilegal atau cacat hukum.

Karena berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor  2/SE/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian poin 11 (sebelas) menyebutkan, bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga bulan) dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Sementara kenyataannya SK Plt tersebut, sudah terbit sejak 3 Desember yang 2019 lalu. Berarti  Plt Direktur RSUD tersebut sudah depalan (8)  bulan menjabat pelaksana tugas direktur RSUD.

"Artinya kalau memang SK Pengangkatan Plt Direktur tersebut sudah melewati batas dari yang sebutkan aturan, maka SK tersebut cacat  hukum, dan segala produk yang dikeluarkan oleh Plt Direktur juga cacat hukum,"tegas Boy Roy Indra yang juga Wakil Ketua Peradi Bukit Tinggi ini ketika dikonfirmasi media, Selasa (04/08/2020).

Menurutnya jika pelanggaran terhadap pengangkatan seorang pejabat ASN tersebut jika ada yang dirugikan bisa digugat melalui PTUN, karena ranahnya administrasi.

"Jika PTUN nantinya menilai ada pelanggaran, maka yang bersangkutan bisa saja mengembalikan uang negara,"sebut dia.

Ketika ditanya apakah usia 62 tahun masih bisa menjabat sebagai Plt Direktur RSUD?
"Ya kalau SK nya sudah cacat hukum, tentu semuanya cacat, yang dihasilkan juga cacat hukum, soal usia ya PTUN lah yang menentukan nanti,"sebut Boy Roy Indra.
Secara terpisah Pakar Hukum Administrasi Negara   Universitas Andalas (Unand) Dr Yuslim SH, MH, menyebutkan, bahwa kewenangan  Pelaksana Tugas (Plt)  jabatan struktural  dipemerintahan tidaklah  sama dengan pejabat defenitif.

"Tidak sama kewenangan Plt dengan pejabat defenitif, soal menjalankan anggaran boleh, tetapi setahu saya seorang Plt tidak boleh mengambil kebijakan strategis," sebut pakar Hukum Administrasi Negara Dr Yuslim, ketika dikonfirmasi via telepon oleh awak media, Selasa (04/08/2020).

Dia ditanya wartawan terkait jabatan Plt Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang dijabat oleh dr  Edi Yuswardi yang sudah berusia 62 tahun)
 yang diperpanjang melebihi dari enam bulan. "Kalau untuk dokter boleh ASN berumur 65 th, tapi kalau jabatan struktural saya kurang pas mengomentarinya,"sebut dia.

Sebelumnya,  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Saifudin Zuhri, beberapa waktu lalu menyebutkan, bahwa pengangkatan Plt Direktur RSUD boleh melebihi 2 x 6 bulan, bahkan tak terbatas.

"Apalagi saat ini sulit mencari pengganti Plt Direktur RSUD Pasaman Barat yang dokter. Sudah dua orang yang mengundurkan diri,"sebut Saifuddin.

Yuslim menyebut dulu ada kasus seorang Rektor di Padang yang diangkat sebagai Pelaksana Harian, tidak sesuai aturan dan perundang-undangan dampaknya adalah mengembalikan uang negara.

Ditanya apakah seorang tersangka boleh menjabat Plt?
"Kalau berstatus tersangka saya kira boleh, tetapi jika sudah terdakwa bisa  diberhentikan sementara," sebut Yuslim.

"Kalau jabatan  fungsional seorang dokter boleh menerima tunjangan, tetapi kalau tunjangan jabatan struktural tidak boleh.  Karena rangkap penerimaan. Bisa jadi nantinya akan mengembalikan uang negara," tukas Yuslim.

*Dodi Ifanda

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre