Breaking News

DUGAAN MUNCULNYA HAKIM - HAKIM DAN PANITERA NAKAL DI PN LUBUK BASUNG, PUTUSAN NEBIS IN IDEM BENTUK ADANYA PERMAINAN?.

Sidang Perkara Perdata Antara ALI NAFRIL (Penggugat) Melawan KTSI (Tergugat) dan BPN Kab. Agam (Turut Tergugat), munculkan dugaaan hadirnya Hakim-hakim dan Panitera Nakal pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Pasalnya, dalam keputusan Nomor : 3/PDT.G/2020/PN.Lbb, tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan menghilangkan keterangan saksi dibawah Sumpah. Adakah unsur uang sabun didalamnya, sehingga keterangan saksi Sumpah tidak dicantumkan...?.

Lubuk Basung, FIGURNEWS.COM
Putusan Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2020/PN.Lbb, tanggal 10 Agustus 2020, menempatkan Ali Nafril (Tergugat) pada posisi yang kalah. Salah satu bunyi Keputuan tersebut dalam Pokok Perkara menyatakan, “Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”. Artinya Keputusan itu kembali menguatkan Keputusan Sebelumnya yaitu Keputusan Perkara Perdata Nomor : 18/PDT.G/2020/PN. Lbb, tanggal 27 Februari 2020 (nebis in idem).

Dalam Keputusan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Yunindo Fuji Arianto, SH, MH (Ketua), Adam Malik, SH dan Yoshito Siburian, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota serta H. Dasri, S.H (Panitera), tidak menampilkan keterangan saksi dibawah Sumpah, MULWARDI, dalam keputusannya untuk dipertimbangkan.

Diyakini oleh Ali Nafril, keterangan Mulwardi merupakan keterang kunci yang akan membuat Majelis Hakim memutuskan bahwa KTSI tidak berhak dengan objek perkara, berupa kebun kelapa sawit  seluas lebih kurang 10 Ha, di Kubu Gadang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Saya yakin, keterangan saksi, Mulwardi jika dicantumkan sebagai pertimbangan dalam keputusan, hasilnya akan berbeda. Tanah 10 Ha, di Kubu Gadang, tidak menjadi hak KTSI. Karena keterangan Mulwardi sangat memojokan KTSI sebagai tergugat. Masa sertifikat yang diterbitkan tidak mempunyai batas sepadan. Padahal KTSI mengakui bahwa kebun yang dikelolanya bersertifikat sebanyak 121 Sertifikat. Kalau dalam sertifikat tidak ditunjukan dengan batas sepadan, apa nama sertifikatnya, apakah itu sertifikat bodong?”. Ujarnya.

Begitu juga keterangan saksi dibawah sumpah, Mulwardi, diyakini oleh Ali Nafril jika dicantumkan dalam pertimbangan Hakim di Keputusannya akan mencoreng nama baik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam (Turut Tergugat), karena Penerbitan 121 Sertifikat atas Perorangan sebagai anggota KTSI tidak mempunyai batas-batas sepadan.

“Saya juga yakin, jika keterangan saksi Mulwardi dicantumkan dalam pertimbangan Hakim dalam keputusan, BPN Agam, akan tercorong namanya. Karena 121 Sertifikat yang diterbitkan, tidak ditunjukan dengan batas sepadan. Padahal, sertifikat yang diterbitkan sebanyak 121 persil. Mungkinkah sertifikat sebanyak itu semuanya ditunjukan dengan batas sepadan tanah ulayat?”. Tandasnya.

Selain itu, kata Ali Nafril, keterangan Mulwardi juga ada menyebutkan bahwa  munculnya sertifikat baru atas nama Lasmawarni dengan nomor sertifikat, 343, diterbitkan pada tahun 2012. Adapun sertifikat tersebut terbit  diatas tanah yang diklaim KTSI sebagai kebun milik KTSI yang telah bersertifikat, tanpa ditunjukan dengan Batas Sepadan.

“Ironisnya, KTSI mengakui bahwa kebun yang dikelolanya, memiliki sertifikat sebanyak 121 persil. Dalam pengakuannya bahwa kebun yang dikelolanya bersertifikat 121 persil,  berbatas dengan objek perkara, diterbitkan oleh BPN, sertifikat baru  dengan nomor 343, atas nama Lasmawarni. Karena adannya tumpang tindih sertifikat,  saat sidang Pemeriksaan lapangan, Turut Tergugat tidak hadir. Saya yakin, jika BPN hadir, hakim akan meminta untuk menunjukan dimana batas sepadan 121 sertifikat dan sertifikat nomor 343 yang telah diterbitkannya”. Katanya.

Anehnya lagi, kata Ali Nafril, “Dalam Pertimbangannya, Majelis Hakim menuliskan bahwa adanya 2 (Dua) pemeriksaan dalam persidangan dilaksanakan pada satu waktu di hari yang sama yaitu tanggal 6 Mei 2020. Padahal pada tanggal tersebut hanya ada dilakukan 1 (satu) sidang yaitu sidang Pembacaan Repliek. Sedangkan sidang pemeriksaan setempat tidak dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020. Melainkan sidang PS dilaksanakan pada hari Jumat bulan Juli 2020”.

Kenyataan diatas dengan tidak dicantumkannya keterangan saksi dibawah sumpah, Mulwardi dalam keputusan Nomor : 3/PDT.G/2020/PN.Lbb, tanggal 10 Agustus 2020 telah menimbulkan anggapan dari Ali Nafril,  adanya dugaan hakim-hakim dan Panitera Nakal pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

“Kenyataan ini, dengan tidak dicantumkannya keterangan saksi, dibawah sumpah, Mulwardi, saya menduga, di Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah hadir Hakim-hakim dan Panitera Nakal”. Ucapnya dengan nada sedih.

“Saya pun menduga, adanya Dugaan Hakim-Hakim dan Panitera Nakal pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, mungkin berkaitan erat hubungannya dengan adanya permainan. Namun saya tidak pasti bentuk apa permainan.  Apakah itu berupa, pelicin atau apa, saya kurang dapat memastikan. Jika benar dugaan saya, tentang adanya permainan Sabun, tentu sangat mencoreng wajah Peradilan di Bumi Siti Manggopoh, ini”.

Mungkinkah, dugaan permainan sabun sebagai Pelicin, telah menjadikan perjuangan masyarakat Tompek 10 tahun terakhir selalu mengalami rintangan yang cukup berat. Sehingga, dengan adanya dugaan permaian sabun, Damirudin DT Marajo (Ketua KTSI), Kasiran (Sekretaris) dan Jasman (Bendahara) selalu lolos dari jerat hukum, padahal telah dilaporkan oleh anggota KTSI, atas nama Bujang ke Mapolres Agam, dengan laporan Pengaduan Dugaan Penggelapan uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, selama 8 (Delapan) tahun.
Sebaliknya, puluhan bahkan belasan masyarakat Tompek sudah jadi korban KTSI, dengan dilaporkan ke MAPOLSEK Palembayan dan dilaporkan ke MAPOLRES AGAM. Selanjutnya, Hotel Prodeo jadi tempat tinggal mereka (Mayarakat Tompek yang dilporkan) untuk sementara waktu selama menjalani hukuman penjara.  (F.006).

    

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre