DIDUGA MEMALSUKAN PENETAPAN HAKIM/KETUA MA-RI, KEJARI AGAM DI PRAPERADILAN KAN

Diduga menggunakan Surat Perpanjangan Penahanan Palsu, Kejaksaan Negeri Agam digugat Praperadilan. Surat Penunjukan Jaksa penuntut Umum Untuk menyelesaikan Perkara, dijadikan sebagai Perintah Kejaksaan untuk Melaksanakan Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung. Adakah Hakim akan menegakan hukum sesuai Undang-Undang, kita lihat buktinya...?.

Lubuk Basung, Agam, FIGURNEWS.Com

Sidang pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negri Lubuk Basung Nomor : 14/PID.PRA/2020/PN.Lbb, telah sampai pada sidang Kesimpulan. Namun belum ada tanda-tanda apakah Permohonan Pemohon Praperadilan dikabulkan. Seperti yang sudah-sudah, meski gugatan Praperadilan jelas objeknya, Hakim memutuskan, Menolak atau menggugurkan Permohonan Pemohon Praperadilan. Dengan alasan Perkara sedang dalam Proses. Hal itu menunjukan kurangnya hakim-hakim Profesional di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam mengambil keputusan?.

Kenapa demikian, sudah jelas bahwa yang diduga di Palsukan adalah Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 617/2020/S.302/TAH/PP/2020/MA, tanggal 19 Juni 2020 dan penetapan itu tidak ada keterkaitan dengan perkara Pidanan atas nama terdakwa Reno Fajri dan Agustam,  hakim tetap memutuskan dengan keputusan, “Gugur”.

Selain itu, yang digugat oleh Pemohon Praperadilan, sehubungan dengan Jaksa Penuntut Umum YUNITA EKA PUTRI, SH, menggunakan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam No PRINT- 02/L.3.21/Epp.2/01/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang merupakan Surat Penunjukan jaksa Penuntut untuk menyelesaikan Perkara menjadi Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam No PRINT- 02/L.3.21/Epp.2/01/2020 tanggal 7 Januari 2020, untuk melaksanakan Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 617/2020/S.302/TAH/PP/2020/MA, tanggal 19 Juni 2020.

Hal itu terjadi pada permohonan Praperadilan Nomor: 13/PID.PRA/2020/ PN. Lbb, yang diajukan Desmar Efendi. Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan memutuskan, Permohonan Praperadilan GUGUR. Alasan kenapa Praperadilan, digugurkan, Hakim Tunggal Praperadilan Adam Malik, SH, berpendapat karena Perkara sedang berjalan di tingkat Kasasi di Mahakanh Agung RI.

Menilik Putusan Praperadilan Nomor :  13/PID.PRA/2020/ PN. Lbb, yang diputuskan dengan Keputusan Gugur, dapat ditarik benang merahnya, bahwa Hakim Tunggal Praperadilan, Adam Malik, SH  dapat dikatakan tidak mampu memahami apa maksud dan tujuan Pemohon Praperadilan, yang diajukan Desmar Efendi.

Baca Juga : DUGAAN MUNCULNYA HAKIM - HAKIM DAN PANITERA NAKAL DI PN LUBUK BASUNG, PUTUSAN NEBIS IN IDEM BENTUK ADANYA PERMAINAN?. 

Hal itu ditunjukan dengan Keputusan yang telah dikeluarkan. Lain yang digugat lain pula yang diputuskan. Desmar Efendi, Mengajukan Permohonan Praperadilan sehubungan dengan adanya Berita acara tentang Pelaksanaan Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 617/2020/S.302/TAH/PP/2020/MA, tanggal 19 Juni 2020, tentang Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Reno Fajri, selama 50 (lima Puluh) hari, dimulai sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 8 Juli 2020, yang sebenarnya Penetapan tersebut tidak pernah ada?.

Hakim Tunggal Praperadilan, Nomor : 13/PID.PRA/2020/PN.Lbb, Adam Malik, SH, juga tidak mampu menganalisa bukti-bukti surat yang ditampilkan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon.

Salah satu bukti surat yang ditampilkan Termohon adalah Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam No PRINT- 02/L.3.21/Epp.2/01/2020 tanggal 7 Januari 2020. Dimana surat Kejari tersebut merupakan surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa Reno Fajri dan Agustam.

Namun, Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam No PRINT- 02/L.3.21/Epp.2/01/2020 tanggal 7 Januari 2020, diduga fungsinya dialihkan oleh YUNITA EKA PUTRI, SH sebagai Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam untuk Melaksanakan Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI.

Kenyataan tersebut diatas, menunjukan bahwa YUNITA EKA PUTRI, SH diduga telah memalsukan Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 617/2020/S.302/TAH/PP/2020/MA, tanggal 19 Juni 2020 dan YUNITA EKA PUTRI, SH diduga  telah telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan mengalihkan fungsi Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam No PRINT- 02/L.3.21/Epp.2/01/2020 tanggal 7 Januari 2020, tentang Penunjukan Hakim menjadi Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Hakim, tentang Perpanjangan Penahan atas nama terdakwa Reno Fajri dan Agustam.

 Artinya, keputusan Hakim Tunggal Praperadilan Nomor : 13/PID.PRA/2020/PN.Lbb, Adam Malik, SH diduga telah salah memberikan Putusan. Karena berbeda antara putusan yang dikeluarkan dengan maksud dan tujuan Permohonan gugatan Praperadilan.

“Saya meilai Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Nomor :13/PID.PRA/2020/PN.LBB, tidak paham dengan gugatan yang saya ajukan. Praperadilan diajukan karena adik saya Reno Fajri ditahan selama satubulansejak tanggal 12 Jui 2020 s/d 8 Juli 2020, tidak dalam melakukan tindak Pidana. Kalau tidak percaya cek semua bukti-bukti yang ada, apakah Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 617/2020/S.302/TAH/PP/2020/MA, tanggal 19 Juni 2020, itu sah”. Tegas Desmar Efendi.

Begitu juga, Permohonan Praperadilan yang diajukan Agustam, Nomor : 14/PID.PRA/2020/PN.LBB masih pada objek yang sama. Yaitu sehubungan dengan Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor  : 617/2020/S.302/TAH/PP/2020/MA, tanggal 19 Juni 2020 dan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam No PRINT- 02/L.3.21/Epp.2/01/2020 tanggal 7 Januari 2020, tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Untuk menyelesaikan Perkara yang diduga dialihkan fungsinya oleh Jaksa Penuntut Umum, YUNITA EKA PUTRI, SH menajadi Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam untuk Melaksanakan Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI.

Menurut Agustam, “Praperadilan ini saya ajukan karena menurut saya, Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 617/2020/S.302/TAH/PP/2020/MA, tanggal 19 Juni 2020 tidak pernah ada. Saya katakan tidak pernah ada, karena perkara saya dalam Proses Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dan kasasi tersebut teregister dengan Nomor : 779 K/PID/2020. Lalu dimana letaknya Mahkamah Agung mengeluarkan Penetapan, untuk memperpanjang penahanan saya dengan Nomor Perkara yang berbeda”.

   

“Boleh kita menganggap orang itu bodoh, tapi janganlah kita memperbodoh orang. Tidak semua masyarakat Tompek itu bodoh dan tidak bisa menganalisa tulisan. Kita harus sadar itu, diatas langit masih ada langit. Artinya, Jaksa itu titelnya SH, Jabatannya Jaksa bekerja pada Negara tapi bukan berarti dia bisa berbuat semaunya dengan melakukan tindakan diluar kewenangannya. Saya tidak tahu, siapa yang bodoh dan siapa yang dibodoh-bodohi”. Tegasnya.

Agustam berharap banyak pada Hakim Tunggal Praperadilan,  Yunindro Fuji Arianto, SH, MH untuk dapat memisahkan perkara Pidana atas nama Agustam dengan Perkara Praperadilan. Karena objeknya sangat berbeda.

“Saya hanya bisa berharap, Hakim Tunggal Praperadilan,  Yunindro Fuji Arianto, SH, MH memutuskan berdasarkan kenyataan. Jangan karena Kolega sejawat, hal yang sudah jelas diputuskan, berbeda. Saya tidak ingin, Keputusan PID PRA Nomor 13 yang diajukan Desmar Efendi terulang. Permohonan saya jelas, saya ditahan di LAPAS Kelas II B Lubuk Basung di Padang Lansano, selama lebih kurang satu bulan, tanpa ada dasarnya. Karena saya semestinya sudah dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2020. Namun pada tanggal 8 Juli 2020 saya baru dibebaskan. Jadi apa, nama tahanan untuk saya selama satu bulan itu?”. Ujarnya.

Keterangan Agustam lebih lanjut, “saya jelaskan, agar hakim dapat menganalisa agar apa yang saya gugat dapat dimengerti. Saya ditahan dan diletakan pada LAPAS Kelas IIB Lubuk Basung selama 7 (Tujuh) bulan berdasarkan keputusan Pengadilan Nomor : 3/PID. B/2020/PN. LBB, tanggal 19 maret 2020. Keputusan itu diperkuat oleh pengadilan Tinggi dengan keputusan Nomor : 97/PID/2020/PT.PDG, tanggal 6 Mei 2020. Tahanan itu sudah saya jalani. Seharusnya sesuai dengan dua keputusan tersebut, pada tanggal 12 Juni saya bebas. Namun, baru pada tanggal 8 Juli 2020 saya dikeluarkan dari tahanan. Pertanyaan saya, sebagai tahanan apa selama satu bulan saya di Lapas”.

“Perlu juga saya jelaskan, tanggal 7 Januari 2020, saya masih dalam tahanan Polres Agam. Pada hari itu, sekira tengah hari, saya dikirim ke LAPAS Kelas II B Lubuk Basung dengan tahanan tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Agam. Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum melaksanakan Penetapan Hakim/Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 617/2020/S.302/TAH/PP/2020/MA, tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Agam Nomor: No PRINT- 02/L.3.21/Epp.2/01/2020 tanggal 7 Januari 2020. Pertanyaannya, bagaimana mungkin saya di tahan dengan perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung RI, sedangkan Perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan”. Ujar Agustam sinis.

“Apakah dengan peristiwa yang gamblang itu, Hakim tetap akan memutuskan GUGUR permohonan Praperadilan saya, entahlah, yang jelas, Negara Kita Negara Hukum, jadi permintaan saya, Katakanlah Yang Benar itu Benar dan Katakanlah yang Salah Itu Salah”. (FN.006).