Breaking News

Diduga Gunakan Joki, Bawaslu Minta KPU Pasbar Coklit Ulang di Tiga Kecamatan

Pasaman Barat, Figurnews.com 

Masa Coklit, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Temukan Pelanggaran Penggunaan Joki oleh PPDP KPU.

Dari hasil pengawasan sementara, Bawaslu menemukan adanya joki atau orang suruhan yang diperintahkan menggantikan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Bawaslu Pasaman Barat membenarkan adanya perjokian terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang terjadi dibeberapa TPS di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Ranah Batahan. Misal, yang di SK kan si A tetapi yang melaksanakan tugas itu si B.

Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pasbar, Aditia Pratama, Rabu (5/8/2020) menuturkan "Benar, kemaren telah kita rekomendasikan terkait temuan tentang joki PPDP ini, agar dilakukan coklit ulang,"

Dugaan gunakan joki terhadap suatu tugas yang bukan dari nama yang di Surat Keputusan (SK) kan oleh penyelenggara pemilu ini telah mengangkangi peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri.

"Soal hasil kerja dalam perjokian ini benar atau tidak, bukan ini masalahnya. Tetapi kita dari Bawaslu menemukan orang yang ditunjuk dalam SK KPU berbeda dengan orang yang menjalankan tugas," jelasnya.

Sejauh ini Bawaslu Pasaman Barat telah merekomendasikan agar KPU Pasaman Barat melakukan Coklit ulang. Kemudian untuk petugas Coklit harus sesuai dengan nama yang di SK kan.

Sedangkan untuk ranah sanksi akibat perbuatan yang dilanggar dari PPDP yang menjokikan, Aditia mengaku pihaknya tidak sampai keranah tersebut.

"Kita dari Bawaslu cuma mengingatkan, agar KPU Pasaman Barat bekerja sesuai dengan aturan dan berpedoman kepetunjuk teknis pemutakhiran data pemilih KPU," katanya.

Aditia ingatkan, jika rekomendasi yang diajukan pihaknya tidak ditanggapi oleh KPU Pasaman Barat, mereka akan melakukan pengkajian ulang.

Artinya pihaknya akan melakukan pengkajian ulang bentuk pelanggaran dan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Namun sejauh ini mereka tetap konsisten mengawal rekomendasi yang telah disampaikan ke KPU setempat.

"Kalau untuk petugas PPDP yang melakukan penjokian tentu KPU yang akan memberikan sanksi pelanggaran terhadap petugasnya yang di SK kan. Tapi intinya kita meminta harus dilakukan pencoklitan ulang," tegas Aditia.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, Alharis mengatakan pihaknya akan segera mengklarifikasi dan menindaklanjuti kebawah terlebih dahulu, atas alasan rekomendasi pencoklitan ulang yang disampaikan oleh Bawaslu.

Namun Alharis membantah jika penjokian itu dilakukan dengan sengaja oleh PPDP yang dimaksud di beberapa TPS yang terdapat di tiga kecamatan dalam temuan Bawaslu tersebut.

"Ada salah seorang PPDP ini orang tuanya sakit, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan tugasnya. Jadi terpaksa diwakilkan.

"Ada juga yang kebetulan PPDP ini berdua pergi dengan orang lain untuk membantu kerjanya. Artinya satu mendata dan satu lagi menempelkan kertas hasil coklit," paparnya kepada wartawan.

Tetapi Alharis tetap mengikuti atas saran yang disampaikan Bawaslu Pasaman Barat terhadap temuan agar dilakukan pencoklitan ulang sesuai yang disampaikan Bawaslu. Tetapi intinya pihak KPU masih dalam tahap klarifikasi.

Sedangkan untuk sanksi Alharis tidak mentolerir jika hal tersebut terbukti, PPDP yang melakukan penjokian akan diberikan sanksi tegas.

"Jika terbukti kita akan tahan gaji dan bisa saja diberikan sanksi pemecatan terhadap PPDP yang disangkakan," tegas Alharis.

Alharis menekankan kepada seluruh PPK dan PPS untuk betul-betul memonitoring PPDP pada proses pencoklitan tersebut. 

"Saya minta supaya PPK dan PPS terjun langsung ke rumah-rumah penduduk melakukan coklit bersama dengan PPDP di masing-masing wilayah TPS" tegasnys.

Dengan terlibatnya langsung PPK dan PPS dalam proses coklit ini,  Alharis harap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih benar-benar dilakukan dengan baik oleh PPDP sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan data pemilih yang lebih akurat.

"Dalam proses pencoklitan PPDP tidak hanya wajib langsung bertemu dengan pemilih yang akan dicoklit akan tetapi juga wajib memastikan bahwa yang dicoklit benar-benar memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil.

Pastikan juga data pemilih yang ada di Formulir A-KWK sama dengan data yang ada di Kartu Keluarga (KK) serta KTP elektronik orang yang dicoklit.

Jika belum terdaftar dalam formulir A-KWK maka petugas PPDP agar mencatat dalam formulir AA-KWK atau pemilih baru," terang  Alharis.

Ia berharap supaya dalam pelaksanaan coklit petugas di lapangan  benar-benar meneliti  kesesuaian seluruh elemen-elemen data pemilih yang dicoklit,  mulai dari Nomor KK,  NIK,  Nama Lengkap,  Tempat Lahir,  Tanggal Lahir,  Umur,  status perkawinan,  jenis kelamin, dan jenis disabilitas. "Pastikan elemen-elemen data pemilih sesuai dengan data yang sebenarnya" tegas alharis

Tahapan Pencocokan dan penelitian data pemilih yang dimulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Pada intinya diminta seluruh masyarakat untuk mengunjungi website : lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk memastikan ikut serta pemilih.


(Dodi Ifanda)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre