Breaking News

Bupati Solok Ingatkan ASN Jaga Netralitas

Kab. Solok, Figurnews.com

Pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Kabupaten Solok merupakan salah satu dari 270 daerah di Indonesia yang akan mengikuti Pilkada tersebut. Dalam menghadapi pesta demokrasi itu, Bupati Solok, Gusmal ingatkan ASN untuk selalu menjaga netralitas.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara utama (Keynote Speaker) dalam "peran pemerintah dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih" pada acara bimbingan teknis pencocokan dan penelitian daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar serta pemilihan bupati dan wakil bupati solok tahun 2020 yang di gelar oleh KPU Kabupaten Solok di aula Resto D’Relazion Kota Solok,Selasa (30/6).

“Pilkada serentak akan diselenggarakan kembali pada 2020. Diantaranya di Sumatera Barat dan Kabupaten Solok. Saat ini saya banyak melihat, ASN memiliki kecendrungan memihak dalam Pilkada. Padahal, pada masa-masa menjelang pesta demokrasi ini, netralitas perlu dipegang teguh oleh ASN.Saat ini saya sampaikan pada ASN agar tidak memihak pada salah satu kandidat,”tegas Gusmal.

Lebih jauh dikatakannya, netralitas ASN ini harga mati karena sangat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. Netralitas ini akan berdampak pada profesionalitas ASN dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dampak negatif lainnya adalah adanya pengkotak-kotakan PNS yang didasarkan pilihan politik, hingga menimbulkan konflik dan benturan.

Untuk itu katanya, Bawaslu tolong disampaikan dan disosialisasikan masalah netralitas ASN ini. Kapan perlu Bawaslu dan Pemkab Solok akan merumuskan dan membuat aturan bagi Honerer untuk tidak boleh ikut-ikutan memihak pada salah satu kandidat.

Bawaslu dan Pemkab Solok harus mengawal,menjaga dan memastikan kalau ASN di Kabupaten Solok benar-benar menjaga netralitasnya. Karena netralitas ASN sendiri merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-undang No. 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Azas ini termasuk kedalam 13 azas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen SDM.

Bagi ASN yang melanggar netralitas, maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi hukuman disiplin. Sanksi yang diberikan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Dijelaskan Gusmal, netralitas ASN bisa diukur dari empat indikator, yaitu netralitas dalam karier ASN, netralitas dalam hubungan partai politik, netralitas pada kegiatan kampanye, dan netralitas dalam pelayanan publik.

Dari keempat indikator tersebut, pelanggaran netralitas sering terjadi pada indikator ketiga, yaitu netralitas pada kegiatan kampanye. Dalam indikator tersebut terdapat beberapa poin yang merinci mengenai kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam menjaga netralitasnya.

Pertama, penggunaan media sosial tidak mendudukung aktivitas kampanye. Kedua, tidak ikut dalam kegiatan kampanye. Ketiga, tidak membagi-bagi uang dan souvenir kepada pemilih, dan keempat, tidak melibatkan pejabat negara dan daerah dalam kegiatan kampanye. tidak menggunakan fasilitas negara atau pemerintah dalam kegiatan kampanye. Keenam, tidak melakukan mobilisasi ASN lain dalam ajakan memilih paslon. Dan terakhir, tidak memberikan janji program pembangunan kepada masyarakat.(ayu)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre