Breaking News

"AMPUN" Pasbar Desak Bupati Yulianto Operasionalkan RS Pratama Ujunggading

Pasaman Barat,Figurnews.com

Puluhan mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara Pasaman Barat (AMPUN Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) unjuk rasa (unras) di depan kantor Bupati Paaaman Barat, mereka menuntut pengoperasionalan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Ujung Gading dan memberhentikan Kepala Dinas Kesehatan Pasbar, Kamis (23/7).

Orator demonstrasi Warham saat demonstrasi mengatakan masyarakat Ujung Gading sangat membutuhkan pengoperasional RSUD Pratama Ujung Gading segera mungkin.

Sebab, jika berobat ke RDUS Jambak  memakan waktu sekitar dua jam dan menambah biaya berobat.

"Bangunan RSUD Pratama Ujung Gading sudah siap. RSUD dijanjikan beroperasi tahun 2019. Sampai hari ini tidak beroperasi. Ada apa ini," katanya.

Apalagi ada kejadian beberapa waktu lalu seorang ibu setelah melahirkan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Jambak. Diduga karena memakan waktu yang lama maka ibu itu meninggal dunia.

"Sangat disesalkan kenapa bangunan RSUD Pratama belum beroperasi. Kasihan kita masyarakat dan telah memakan korban," ujarnya.

Bahkan sekitar Rp43 miliar anggaran telah digunakan untuk pembangunan RSUD Ujung Gading itu.

"Kalau memang Pemkab Pasaman Barat peduli kemasyarakat segera operasikan rumah sakit itu," katanya.

Terkait Kepala Dinas Kesehatan mahasiswa menilai tidak mampu mengemban amanah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Pasaman Barat.

"Berhentikan Kepala Dinas Kesehatan. Ketika nyawa ibu-ibu melayang, kepala dinas menghilang," tegasnya.

Pihaknya juga menyayangkan kondisi bangunan RSUD itu yang memprihatinkan. Lantai bangunan turun dan banyak atap yang bocor.

Usai menyampaikan aspirasi, mahasiswa meminta Bupati Pasaman Barat Yulianto menandatangani dua keaepakatan itu yakni kapan pastinya operasional RSUD Ujung Gading dan berhentikan Kepala Dinas Kesehatan.

Namun Bupati Pasaman Barat tidak bersedia menandatangani kehendak mahasiswa.

"Kami ingin hitam di atas putih. Kami sudah bosan dengan janji-janji. Jika tidak bersedia maka kami akan kembali demonstrasi dengan masa yang lebih banyak," tegasnya.

Bupati Pasaman Barat Yulianto mendukung keinginan mahasiswa agar RSUD Pratama Ujung Gading segera beroperasi.

"Saya berpihak kemasyarakat. Upaya percepatan pengoperasionalan RSUD Ujung Gading terus kami lakukukan," tegasnya.

Menurutnya dengan keluarnya aturan baru Peraturan Kementrian Kesehatan tahun 2020 ini ada satu syarat yang harua dilengkapi yakni harus ada sertifikat layak fungsi dari tim ahli bangunan.

"Tim ahli itu tidak ada di Pasaman Barat. Kami telah menyurati Gubernur Sumbar pada 16 Juli 2020 agar menurukan tim ahli untuk memastikan rumah sakit itu bisa beroperasi. Kita masih menunggu tim ahli itu dari provinsi," ujarnya.

Selain menunggu sertifikat layak fungsi itu, juga pemenuhan ruangan dan persyaratan admimistrasi lainnya.

"Saya perintahkan kepada Dinas Kesehatan segera membuat langkah kongkrit percepatan pengoperasionalan RSUD Ujung Gading dan berkoordinasi dengan instansi terkait," sebutnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mempercepat operasional RSUD Ujung Gading sehingga masyarakat bagian utara Pasaman Barat tidak jauh-jauh berobat ke Simpang Empat.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Jon Hardi menjelaskan pihaknya telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam upaya pengoperasionalan RSUD Ujung Gading.

"Sejak 2019 kita telah melakukan upaya percepatan. Termasuk mengurus serifikat kelayakan fungsi dari tim ahli bangujan sesuai Permenkes tahun 2020," sebutnya.

Ia meyakini jika persyaratan itu sudah selesai maka kemungkinan RSUD Ujung Gading akan beroperasi pada 2021.

Selama aksi demonstrasi berlangsung berjalan aman dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Saat aksi itu mahasiswa membawa berbagai atribut spanduk dan peraga keranda mayat.

Pada aksi unras gerakan  mahasiswa Ampun Pasbar tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Jon Hardi, SKM, M.Kes menyampaikan beberapa poin terkait kronologis rencana operasional RSUD Ujung Gading, Pasbar.

https://youtu.be/1ZpfH4wz3EI

Jhon Hardi menyampaikan bahwasanya sejak bulan November  tahun 2019, telah dilakukan percepatan pengurusan izin operasional dan izin mendirikan rumah sakit dengan upaya penyelesaian persyaratan tekhnis operasional rumah sakit dan pemenuhan persyaratan tekhnis lainnya seperti penyusunan draf Peraturan Kepala Daerah Tentang Pembentukan UPT Rumah Sakit Umum Ujung Gading sebagai UPT Dinas Kesehatan (sedang proses di Bagian Organisasi) serta Penunjukan Tim Visitasi Untuk Izin Operasional dan Klasifikasi RS Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/208/BUP-PASBAR/2020.


Pada tanggal 6 Januari 2020, terjadi mutasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan sejak tanggal tersebut saya (Jon Hardi, SKM, M.Kes) diamanahi untuk menjadi Kepala Dinas Kabupaten Pasaman Barat.

Mencermati kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Pasaman Barat,setelah beberapa hari dilantik kepala dinas kesehatan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Ujung Gading untuk mempelajari kondisi nyata di lapangan  untuk kesiapan rumah sakit dioperasionalkan.

Tanggal 14 Januari 2020, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 untuk menggantikan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, secara substantif terdapat perubahan mendasar  tentang operasional rumah sakit di Indonesia.

Pada tanggal 10 Februari  2020, Dinas Kesehatan telah mengajukan permohonan izin operasional dan izin mendirikan Rumah Sakit Umum Ujung Gading ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengkonfirmasi kekurangan persyaratan administratif permohonan izin operasional Rumah Sakit Ujung Gading yang diajukan oleh Dinas Kesehatan, yaitu harus adanya SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Mengenai SLF, sebelumnya Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan berkirim surat permohonan pada tanggal 23 Januari 2020, bermohon agar Dinas PUPR menfasilitasi pemenuhan persyaratan SLF bangunan Rumah Sakit Umum Ujung Gading.
Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dan berkonsultasi dengan TABG Unand Padang untuk penyelesaiannya dan pihak TABG Unand menganjurkan agar memfasilitasi pembiayaan survey Tim TABG Unand ke RSUD Ujung Gading.

Adapun fasilitasi pembiayaan tim ini baru dapat diusulkan pada perubahan anggaran 2020. Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Bupati, tanggal 21 Juli 2020 Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat mengajukan surat kepada Bapak Gubernur untuk mohon bantuan menugaskan TABG Propinsi untuk mengeluarkan SLF bagi RSUD Ujung Gading.

Apabila SLF bisa diterbitkan oleh TABG Propinsi maka setelah itu sudah bisa diajukan lagi izin operasional RS, diharapkan tahun ini izin operasional diterbitkan.

Disamping permasalahan yang berkaitan dengan izin, operasional RSUD Ujung Gading juga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pelayanan, sumber daya manusia, bangunan dan prasarana serta peralatan kesehatan dan persyaratan umum harus tersedia  agar rumah sakit dapat dioperasionalkan.

Jika dioperasionalkan berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan pelayanan yang dilaksanakan menyediakan pelayanan ICU (Intensif Care Unit) dan menjadi pelayanan wajib di setiap rumah sakit di seluruh Indonesia.

Ia menyambung pada aspek bangunan, dibutuhkan penambahan ruangan untuk  Ruang ICU, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang dapur/ gizi dengan cerobong asap, ruang rehabilitasi, ruang jenazah serta ruang gudang.

Dukungan prasarana juga dibutuhkan, yaitu ketersediaan aliran air, wastafel pada beberapa ruang yang perlu penyesuaian sesuai kebutuhan pelayanan serta nurse station pada ruang rawat inap laki-laki, perempuan dan anak serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Pada aspek sumber daya manusia, ketersediaan tenaga dokter, dokter spesialis dan tenaga perawat belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang ada menghendaki pemenuhannya sebelum dioperasionalkan.

Peralatan kesehatan yang mendesak untuk pemenuhannya adalah peralatan kesehatan untuk mendukung adanya pelayanan ICU (Intensif Care Unit) serta peralatan umum lainnya seperti peralatan rumah tangga serta peralatan pendukung lainnya.

Pada tanggal  3 Maret 2020, Dinas Kesehatan telah bersurat kepada anggota Tim Visitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Asosiasi Rumah Sakit untuk melakukan Visitasi di Rumah Sakit Ujung Gading pada tanggal 5 Maret 2020.

Rencana ini gagal karena anggota tim dari provinsi berhalangan datang sampai merebaknya Covid-19 sejak bulan Maret sampai dengan sekarang ini. Perhatian kesehatan lebih terfokus pada upaya penanggulangan Covid-19.

Operasional Rumah Sakit juga membutuhkan biaya operasional untuk keperluan  administrasi perkantoran, persediaan bahan makanan, barang habis pakai serta bimbingan tekhnis.

"Tahun depan, Bapak Bupati Pasaman Barat sudah mengalokasikan anggaran sebesar     Rp 1,5 M. Dengan anggaran yang tersedia maka sarana dan prasarana termasuk peralatan yang kurang sudah bisa dipenuhi sehingga tahun 2021 RS Ujung Gading sudah bisa kita operasionalkan," janjinya.

(Dodi Ifanda)

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre