Breaking News

Warga Pangkalan Tolak, akan kehadiran Penambangan PT. Karunia Bukit Mas

  
Kab. Limapuluh Kota, Figurnews.com

Sebagian warga Nagari Pangkalan menolak adanya AMDAL PT. Karunia Bukit Mas yang akan beroperasi di sungai Batang Mahat sepanjang 42,17 ha.

Salah satu warga yang menamakan Kepedulian Anak Nagari mengungkapkan pada Figurnews saat dihubungi melalui hubungan telpon seluler (19/6/20)

"Saya anggota YYS KPK TIPIKOR Bakorwil Sumbar - Riau ( Romizal) dan salah satu dari Forum Peduli Anak Nagari dengan didukung oleh seluruh Perantau Pangkalan yang berada di seluruh Indonesia menolak Tambang Galian Batuan Sungai Batang Mahat ini.

" Kalau kami lihat dari sisi baik dan buruknya, akan lebih banyak kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh dampak penambangan ini.

" Untuk itu kami Menolak dengan alasan apapun dan kami siap dengan segala resikonya ujar Romizal anggota KPK TIPIKOR itu pada Media ini.

Dilain tempat, Asyirwan Yunus bekas Wakil Bupati Kab. Limapuluh kota dan salah satu Tokoh masyarakat Pangkalan mengungkapkan saat dihubungi Figurnews melalui pesan WhatsApp (18/6),

" Masalah tambang di pangkalan :
1. Kalau berada di tanah ulayat, maka harus kesepakatan mamak dengan kaum (anak kemenakan) tentu dalam rangka mensejahterakan seluruh anak kemenakan.

2. Persoalan aktifitas tambang itu merusak/tidak terhadap lingkungan, yang berkompeten menentukan nya secara teknis tentu instansi pemerintah terkait yang akan menerbitkan ijin. Kalau pemerintah menerbitkan ijin, berarti secara teknis aktifitas tambang itu tdk merusak lingkungan.

3. Proses pengurusan ijin kan dimulai dari bawah, surat pengantar dari wali nagari terus ke camat, terus ke instansi terkait di kabupaten terus ke instansi terkait di propinsi, jika aktifitas tambang itu oleh nagari dianggap akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tentu wali nagari tidak akan memberikan surat pengantar/rekomendasi kepada instansi diatasnya (camat),

Jika camat melihat aktifitas tambang itu akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan tentu kecamatan tidak akan meneruskan proses administrasi ke instansi diatasnya (kabupaten), demikian seterusnya

Masih dengan Bapak Asyirwan Yunus:

"Oleh karenanya, nagari (wali nagari) harus melibatkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi tambang, sebelum nagari menerbitkan surat pengantar/rekomendasi kepada pihak yg mengurus ijin.

"Tambahan sedikit lagi ujar Pak Asyirwan Yunus pada media ini : menurut pak wali pangkalan dokumen amdal kan berproses, artinyo : nanti akan ada konsultasi publik dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat akan dampak lingkungan terhadap aktifitas tambang tersebut. Berarti dokumen amdal nya masih proses, tambang belum boleh beroperasi

Pak Del panggilan akrab Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota membenarkan adanya surat masuk atas keberatan warga mengenai akan masuknya Tambang tersebut, yang dikonfirmasikan media ini melalui pesan WhatsApp (19/6)

"Waalaikumsalam wr wb, betul PT Karunia Bukit Mas sedang mengurus izin prinsip ke DPMPTSP, kemudian pimpinan PT sudah kerjasama dengan konsultan lingkungan dari padang 

'Untuk membuat dokumen perencanaan penataan lingkungan berupa amdal, dan pengumuman itu dari konsultan yang bersangkutan untuk melengkapi dokumennya itu.

Apa benar ada penolakan dari Warga Pangkalan pak, tanya Figur lagi pada pak Del,

" Betul, ada surat tembusan ke LH, tapi itu domainnya masih di dpmptsp, ujar Kadis LH itu.

Wali Nagari saat dihubungi melalui telpon seluler (19/6) ketika ditanyakan mengenai izin,

" Masalah izin saya tidak pernah mengeluarkan, dari kami pihak nagari hanya mengeluarkan surat pengantar / rekomendasi. Kalau lahan itu diakui oleh anak kemenakan

Kalau tidak kami berikan Pengantar / rekomendasi itu nanti saya kena oleh Undang Undang ujar Wali Nagari Pangkalan pada Media ini. (FN 053)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre