Breaking News

Pengadaan APD Dinkes Pasbar Penuh Keganjilan, Kadis Nekat Bagikan ke Puskesmas

Pasaman Barat, Figurnews.com

Terkait Sidak  DPRD ke Gudang Alkes Jumat ( 12/6) lalu, DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) memanggil pihak Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan terkait anggaran Rp2,1 miliar belanja Alat Pelindung Diri (APD) yang masih menumpuk di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan, Rabu (17/6).

Hearing dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Endra Yama Putra dan dihadiri pimpinan DPRD Parizal Hafni, Daliyus K, dan anggota DPRD Pasbar Muhammad Umar,Baharuddin R, Yefrizal,Rossi,Nazwar, Damlis, Syerli Puspita Indah Sari, M. Guntara, Adriwilza,  Erefriwan,Supriono, Yuhendri Dt. Putiah, Junniwar, Ronal Dodya Restu,Wasman,Dedi Lesmana, Sunardi, Ali Nasir.

Saat hearing yang diadakan di gedung DPRD itu, pada umumnya anggota DPRD kecewa dengan kinerja Dinas Kesehatan yang terlambat membelanjakan APD untuk penanganan COVID-19.

"Kami kecewa karena kenyataan dilapangan pihak puskesmas yang mengeluh mendapatkan APD saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Malah saat ini APD menumpuk di gudang," kata anggota DPRD fraksi Demokrat Nazwar.

Ketua Komisi IV Adriwilza menegaskan sangat kecewa dengan proses administrasi pengadaan itu yang amburadul.

"Tiga kali DPRD bersama Dinas Kesehatan bahkan bersama Sekretaris Daerah dan Bupati mengadakan pertemuan dan selalu dikatakan APD belum ada. Ketika kami melakukam inspeksi mendadak ternyata APD menumpuk di gudang," katanya.

Ia menilai sangat terasa janggal dengan APD senilai Rp2,1 miliar itu. Selama PSBB masyarakat dan pihak puskesmas mengeluh dengan APD. Setelah habis masa PSBB malah APD datang dan menumpuk di gudang.

"Azas manfaatnya sangat tidak ada karena masa PSBB sudah berakhir. Malah secara administrasi tidak jelas," katanya.

Berita terkait :
Pengadaan APD Dinkes Pasbar Penuh Keganjilan, Kadis Nekat Bagikan ke Puskesmas 

Sama halnya dengan anggota DPRD lainnya seperti Wasman, Sunardi, Efriwan, Daliyus K, Rosdi dan M Umar juga sangat kecewa dengan keterlambatan itu.

Pada umumnya mereka menemukan dan mendengarkan langsung keluhan pihak puskesmas dan masyarakat yang kesulitan memperoleh APD selama PSBB.

Anggota Komisi I DPRD Muhammad Guntara juga menyayangkan Kepala Dinas Kesehatan langsung membuat berita acara serah terima pekerjaan mendahului panitia penerima barang yang belum menandatangani bahkan kontrak pekerjaan belum selesai dibuat.

Dari hasil temuan inspektorat atau asistensi pendampingan belum selesai bahkan ada ditemui APD yang tidak teregister dan tidak punya surat edar.

"Benar, kami belum menerima APD itu karena ada sejumlah barang yang tidak teregister," kata panitia penerima barang Dinas Kesehatan Aflion.

Sementara itu Ketua DPRD Pahrizal Hafni mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan administrasi pengadaan APD pada Dinas Kesehatan.

"Lucunya berita acara serah terima pekerjaan ditandatatangani oleh kepala dinas sementara panitia penerima barang belum," katanya.

Ia mengatakan ada tiga poin yang harus diserahkan pihak dinas kesehatan dalam waktu dekat. Pertama, relis barang yang masuk harus jelas diawasi inspektorat. Kedua daftar barang yang baru dan lama wajib dipisah karena temuan di gudang APD sangat sembarut.

Kemudian ketiga laporan distribusi barang ditunggu DPRD paling lambat 1 Juli 2020

"Jika barangya tidak layak wajib dikembalikan dan tidak dibayarkan," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jon Hardi menegaskan pembayaran terhadap APD belum dilakukan karena menunggu tim asistensi inspektorat.

"Kenapa lama pengadaan ini karena butuh proses mencari rekanan dan mempelajari aturan yang ada," katanya.

Ia mengatakan surat berita acara serah terima yang ditandatangangi itu hanya bersifat sementara dalam rangka mempercepat proses administrasi. Selain itu juga pihaknya sangat hati-hati dalam proses pengadaan APD itu.

"APD ini sangat perlu untuk puskesmas, puskesmas pembantu dan Rumah Sakit Yarsi untuk stok sampai akhir September. Pendistribusian APD ini akan dilakukan mulai hari ini karena hasil pemeriksaan inspektorat baru diperoleh pada Senin (15/6).

"Kekurangan dan catatan dari inspektorat akan kami patuhi. Jika ada barang yang tidak kayak edar dan tidak memiliki register tidak akan dibayarkan," tegasnya.

Pihaknya juga telah menyurati 20 puskesmas agar menyiapkan daftar kebutuhan untuk APD.

"Kontrak belum selesai dan masih dalam proses. Secara aturan itu dibenarkan," katanya.

Diantara APD yang diadakan Dinas Kesehatan adalah masker, sarung tangan, pelindung wajah, pelindung mata,  baju hazmat ,sepatu bot dan lainnya.

Pada Hearing Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Yudesri menyampaikan “Sebenarnya bukan penumpukan APD, tapi analisa saya, itu bentuk kehati-hatian Dinas Kesehatan Pasbar dalam pengadaan kebutuhan APD, “.

(Dodi Ifanda)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre