Breaking News

Aneh, Masa Anggota Brimob Yang Baca Putusan MA, Inilah Ceritanya...

Kinali (Sumbar),FN - Sekaitan penyerahan lahan inti seluas 325 Ha lokasi Kapunduang Bawah Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman(sekarang Pasaman Barat) kepada Ninik Mamak Kapunduang, Sy. Dt. Tan madaro dari PT. INKUD AGRITAMA  Tahun 2002 yang lalu menuai masalah.

Hal itu terungkap dari penjelasan dari Damri Rang Tuo Adat, jabatan Ninik Mamak/Rang Tuo Adat, pada Figurnews.com di Lubuk Basung Kab. Agam, Minggu 9 Februari 2020 sekitar jam 12.00 Wib.

Aneh ya? Yang membaca putusan bukan Personel Brimob, tapi adalah tugas Pengadilan Negeri Pasbar

Dalam pertemuan tersebut juga hadir pemangku Adat bapak Munir, S.Pd dan Tokoh pemuda Kapunduang Bawah Kec. Kinali serta di dampingi salah seorang LSM. Damri juga menjelaskan duduk persoalan tersebut berkaitan lahan yang telah diberikan pada masyarakat  Kapundung Bawah Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman(sekarang Pasaman Barat) pada tahun 2002 yang lalu.

Sekaiatan hasil putusan Mahkamah Agung hari Jum'at 24 April 2015 yang lalu, dan menyatakan bahwa persoalan lahan perkebunan tersebut N O, maka seluruh lahan tersebut masih bisa gunakan oleh masyarakat Kapundung Kinali.

Namun entah apa gerangan yang terjadi, belasan personil Brimob dengan bersenjata lengkap mendatangi lahan yang berlokasi Kapundung Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Dari pengakuannya, mereka diperintahkan Dansat Brimob Polda Sumbar untuk mengamankan Jorong Bandua Balai dari aksi premanisme.
 
Surat Kterangan, bahwa masyarakat Kapundung bukan masyarakat Preman
Damri sebagai Rang Tuo Adat merasa resah atas kedatangan personil Brimob, mereka melaksanakan tugas atas perintah Kapolda dalam mengatasi premanisme di Kapundung Kinali.

"Kami sangat resah atas kedatangan dari personil Brimob. entah siapa yang menuyruh kedatangan personil Brimob tersebut," ucap Damri pada Figurnews.

Lanjutnya lagi," mana ada premanisme disini, semuanya masyarakat Kapundung Kinali kok."

Namun ketika Damri memperlihat rekaman dari Satuan Brimob Polda Sumbar dengan senjata laras panjang dan seolah-olah ada dugaan menakut-nakuti masyarakat sekaitan perkebunan plasma termasuk membacakan putusan Mahkamah Agung ada kejanggalan. Yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut harus pihak pengadilan yang membacakan dan aparat hanya mengamankan lokasi tersebut.

" Ini yang anehnya, persoalan tentang putusan Kasasi MA membantalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Tapi yang membacakan putusan anggota Brimob dan bukan pihak Pengadilan apa dibenarkan?"papar Damri sambil geleng-geleng kepala.

Dalam kesempatan itu, Damri juga minta pihak Kapolda untuk segera menarik personilnya yang masih berada di Kapundung Kinali dan membuat masyarakat kami jadi resah.

Awal muncul persoalan tersebut, ketika Damri dan masyarakat merasa tidak adil dalam penguasaan tanah seluas 130 Ha yang berlokasi Kapunduang Bawah Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat. Damri berserta masyarakat Kapundung pun menuntut melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tahun 2012 yang lalu. Setelah melalui proses maka sengketa kebun tersebut mulai digelar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dari hasil sidang di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Damri Rang Tuo Adat, jabatan Ninik Mamak/Rang Tuo Adat, dan masyarakat Kapunduang sebagai Penggugat menang dan Syafril Dt. Tan Bandaro sebagai Tergugat harus mematuhi hasil putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.PSB.

Dalam kesempatan tersebut, Syahril Datuk Tan Bandaro,Cs yang ber alamat Kapundung Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kec. Kinali Kabupaten Pasaman Barat tidak terima hasil putusan Pengadilan Negeri dan melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi di Padang.

Di Pengadilan Tinggi Kota Padang, memutuskan serta menguatkan hasil putusan Pengadialan Negeri Pasaman Barat Damri selaku Rang Tuo Adat, jabatan Ninik Mamak/Rang Tuo Adat dan masyarakat Kapundung Bawah memenangkan gugatan dan berhak menguasai obyek perkara tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Padang memutuskan serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor : 144/PDT/2013/PT.PDG. Dari hasil putusan tersebut, Damri Rang Tuo Adat dan masyarakat Kapundung berhak menguasai lahan tersebut.

Putusan tersebut Syahril Datuk Tan Bandaro tidak terima dan melakukan banding ketingkat Kasasi di Mahkamah Agung tentang persoalan lahan perkebunan di Nagari Kapundung Kinali. Mahkamah Agung dalam hal ini mengadili ; Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1 : Syahril Datuak Tan Bandaro tersebut. Dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pmohon Kasasi II : PT. ARPEC tersebut serta membantalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor  144/Pdt/2013/PT. PDG tanggal 27 November 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/ Pdt.G/2012/PN.PSB., tanggal 25 April 2013.

 Dalam putusan tersebut, hasil putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibatalkan dan dinyatakan gugatan dari pengunggugat tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi, menolak Eksepsi Kuasa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 3 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan obyek perkara adalah tanah ulayat Datuk Tan Bandaro.

Dari hasil putusan dari Mahkamah Agung, menyatakan persoalan tersebut N O.

"Dan satu lagi, saya minta pada Kapolda untuk membebaskan masyarakat kami yang dituduh mencuri, pada hal sawit tersebut hasil dari panen mereka. Kami pun telah 7 tahun memanen sawit tersebut, tahu-tahu masyarakat kami ditangkap,"tutupnya.

Sekaitan tentang turunnya personel Brimob Polda Sumbar kenagarian Kapundung Kinali dan membuat masyarakat resah dan untuk menindaklanjuti hal ini. Figurnews juga akan mempertanyakan pada pihak Polda Sumbar tentang diturunkan personil Brimob tersebut.

#. Red-Fgr








No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre