Breaking News

KABAG HUKUM PEMKAB PASBAR SIKAPI PUTUSAN PTUN MANUS HANDRI

Simpang Empat(Sumbar),FN - Setia Bakti Kepala Bagian Hukum Pemkab Pasaman Barat menggelar konferensi pers mewakili Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dihadapan wartawan media cetak, elek-tronik dan online di ruang Autorium Kantor Bupati Pasbar Jumat pagi (3/01/2020).

Gelar konferen pers tersebut, guna me-nyikapi Putusan PTUN Padang nomor 23/G/2018/PTUN.PDG Tanggal 19 November 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan NO.33/B/2019/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.345/K/TUN/2019 TANGGAL 31 JULI 2019. 

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Bupati Pasaman Barat telah ber-pesan kepada Kepala Bagian Hukum untuk menyampaikan, bahwa pada prinsipnya Bupati Pasaman Barat menerima dan menghormati Putusan tersebut dan tentunya akan melaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai Tergugat dalam perkara ini, Bupati Pasaman Barat telah menerima Surat Penyampaian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemberitahuan Putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 8 Oktober 2019. 

Bupati Pasaman Barat memerintahkan untuk menindaklanjuti dengan ber-koordinasi dan berkonsultasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menyurati secara resmi dalam rangka pelaksanaan putusan melalui Surat Bupati Pasaman Barat  Nomor: 180/486/Hukum/2019 tanggal 19 November 2019, sekaligus pula untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/7000/BKD-2019, tanggal 28 Oktober 2019. 

Bupati Pasaman Barat menerima Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. W1.TUN3/998/AT.02.05/XII/2019, tentang Perintah Pelaksanaan Putusan tanggal 16 Desember 2019, secara resmi tanggal 27 Desember 2019 dan selanjutnya Kepala Bagian Hukum diperintahkan untuk berkonsultasi langsung dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Suma-tera Barat pada tanggal 31Desember 2019, sekaligus menyampaikan kepada Peme-rintah Provinsi Sumatera Barat bahwa perintah pelaksanan putusan telah diterima oleh Bupati Pasaman Barat, dan untuk ini dimohon agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membalas Surat Bupati Pasaman Barat Nomor: 180/486/Hukum/2019, tanggal 19 November 2019. Bupati menyurati Gubernur Sumatera Barat sebagaimana seharusnya sebab dalam persoalan ini ada keterkaitan administrasi dalam Objek Sengketa.
Sekda Manus Handri diberhentikan pada tahun 2018 lalu, tetapi kemudian pem-berhentian terebut dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap oleh PTUN, namun hingga saat ini eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan tersebut belum terlaksana. 

Menurut Kabag Hukum Sekdakab Pasbar Setia Bakti mengatakan Pemkab Pasaman Barat hingga saat ini masih menunggu petunjuk untuk mengeksekusi hasil putusan pengadilan tingkat pertama PTUN Padang pada tanggal 19 November 2018 lalu. 

"Kami tidak bisa menjelaskan secara teknis dan merincikan terlalu jauh materi pokok perkara, namun hingga saat ini kami masih menunggu dan meminta jawaban Ketua PTUN Padang dan Pemprov Sumatera Barat terkait teknis eksekusi putusan tersebut," sebut Setia Bakti di saat konferensi pers di ruang Auditorium Kantor Bupati Pasbar (3/1). 

Ia melanjutkan, dalam melaksanakan putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkraht) harus ada kejelasan dan hingga saat ini ia mengaku masih melakukan konsultasi.

 "Pada prinsipnya kami ingin menjalankan putusan, tapi harus mematuhi aturan karena ini menyangkut hukum," ujarnya. "Untuk lebih jelas, saat ini kita belum menjelaskan, karena takut nanti dipelintir dan diartikan dari sudut pandang berbeda. Ini ada keterkaitannya dengan Pemprov Sumatera Barat dalam hal persengketaan administrasi ini," ungkapnya. Menurut Setia Bakti, pihaknya telah menyampaikan putusan ini kepada Biro Hukum Pemprov Sumbar untuk mengeksekusi putusan tersebut. 

Terpisah, mantan Sekdakab Pasbar Manus Handri mengatakan, tuntutan yang ia lakukan telah menghasilkan putusan tetap dan telah diterima. "Gugatan saya diterima Mahkamah Agung, dan hasilnya meme-rintahkan Bupati Pasaman Barat untuk membatalkan pemberhentian diri saya. Hal yang sama juga telah diterima oleh Kemen-dagri dan PTUN," katanya. 

Diketahui sebelumnya bahwa telah ada perintah Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 800/7000/BKD-2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang meminta Bupati Pasbar (H. Yulianto) melaksanakan putusan PTUN. Hal ini menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebelumnya, dengan perihal yang sama. bahwa hasil putusan pengadilan tingkat pertama PTUN Padang Nomor 23/G/2018/PTUN-PDG Tanggal 19 November 2018 sama dengan putusan banding di PTUN Medan Nomor 33/B/2019/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2019.dan diperkuat pula dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indo-nesia (MA RI) Nomor 345/K/TUN/2019, tanggal 31 Juli 2019, menyatakan tidak sah SK pemberhentian Manus Handri Nomor 821.22/591/BKPSDM-2018, yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat Tanggal 29 Juni 2018. 

Dikarenakan belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut, maka keluar pula Surat Perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor W1.TUN/998/AT.02.05/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang meminta Bupati Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan PTUN Padang dan PTUN Medan serta putusan MA. 

Adapun perintah yang disampaikan PTUN Padang ini menegaskan bahwa apabila tergugat (Bupati Pasaman Barat), tidak bersedia melaksanakan isi putusan pengadilan, maka Panitera Pengadilan akan mengumumkan pada media massa cetak setempat dan pengadilan juga akan menyampaikan hal ini kepada Presiden RI, selaku pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut. Pengadilan juga akan menyam-paikan ke Lembaga Perwakilan Rakyat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya. Pengadilan tingkat pertama PTUN Padang Nomor 23/G/2018/PTUN-PDG Tanggal 19 November 2018 sama dengan putusan banding di PTUN Medan Nomor 33/B/2019/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2019 dan diperkuat pula dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 345/K/TUN/2019, tanggal 31 Juli 2019, menyatakan tidak sah SK pemberhentian Manus Handri Nomor 821.22/591/BKPSDM-2018 yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat Tanggal 29 Juni 2018.

(DI/FN)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre