Breaking News

Jelang Pilkada 2020, Siapa Ditengah KPU dan Bawaslu? Ini Ulasannya

Foto : Google-Tribun. Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Elly Yanti. 

MENTAWAI. FIGURNEWS.COM—Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Sumatra barat 2020 ini, Devisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Elly Yanti mengatakan, keadilan Pemilu dipengaruhi tiga komponen. 

Adapun komponen itu dikatakannya adalah 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara secara teknis, Bawaslu secara pengawasan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dikhususkan sebagai pengimbang dan pengawas kinerja Bawaslu dan KPU.

Menurutnya, Kedua Penyelenggara Pemilu Bawaslu dan KPU ini masih berpotensi melakukan pelanggaran. Hal itu berdampak terhadap Keadilan Pemilu itu sendiri. Artinya KPU dan Bawaslu juga perlu diawasi. 

“Pemilu bisa dikatakan berhasil atau sukses apabila terciptanya keadalian pemilu yang dapat diterima oleh semua pihak,” ungkapnya kepada Wartawan saat Launching buku Bawaslu kabupaten kepulauan Mentawai. Senin, (30/12/2019).  

Ia menjelaskan, DKPP sebagai penengah Antara KPU dan Bawaslu. Apabila kedua Institusi ini melakukan pelanggaran tidak sesui dengan UUD berlaku, sumpah dan Janji. Maka kedua Institusi tersebut dapat dilaporkan Masyarakat ke DKPP. 

“Pengawas Pemilu itu hanya ada 2 negara di dunia yaitu indonesia dan ekuador. Sementara untuk DKPP hanya satu-satunya di indonesia. Selebihnya pengawasan Pemilu dilakukan oleh rakyatnya sendiri,” terang Elly Yanti.  

DKPP dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang penyelenggara Pemilu. Kemudian mulai  diberjalan pada 12 Juni 2012. Terdiri dari 7 anggota berasal dari KPU dan Bawaslu serta Masyarakat yang diajukan DPR dan Pemerintah. 

Meski demikian, dikatakannya perlunya keterlibatan Masyarakat yang memiliki hak pilih dalam mengawasi Pemilu agar terciptanya Pemilu berkeadilan. Apalagi keterbatasan jumlah Bawaslu sedikitnya 3 Komisioner disetiap tingkatan Pemerintah. 

Maka Bawaslu dalam acara Gerakan Pengawasan Partispatif merangkul Masyarakat untuk berpartisipasi bersama Bawaslu dalam mengawasi Pemilu. 

“KPU dan Bawaslu rentan melakukan pelanggaran dan Bawaslu tidak bisa maksimal melakukan pengawasan ketika tidak bersama-sama dengan Masyarakat. Karena keterbatasan jumlah Komisioner di Bawaslu,” tutupnya. (ev)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre