Breaking News

Carut Marut Komunikasi Petrokimia Gresik dan Kementrian Pertanian Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Sumbar

Bermacam -macam pupuk di Kios Pengecer di Nagari
Padang(Sumbar),FN - Sekaitan kelangkaan pupuk bersubsidi yang dimulai pada bulan November 2019 sampai dengan awal 2020 di wilayah Provinsi Sumbar mulai terkuak. Hal ini diakibatkan oleh ketidak cocokan komunikasi petrokimia dan pemerintah terkait regulasi penyaluran pupuk bersub-sidi.

RDKK sekaitan mengenai pupuk bersusidi
Dan ini mulai terungkap dari pengakuan beberapa distributor yang ada di Sumbar sebagai penyalur pupuk bersubsidi untuk para petani di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Dalam hal ini, juga dikeluhkan oleh para petani yang selama ini dapat membeli pupuk subsidi dengan harga yang telah dtetapkan oleh pemerin-tah pusat.

Menurut narasumber menjelaskan pada figurnews.com, bahwa petrokimia melaku-kan pemaksaan penebusan kepada distri-butor dengan menggunakan senjata SK PERMENDAG  NO.15 Tahun 2013 Pasal 10 ayat 3 dan 4 yang berbunyi : “Distributor wajib menjamin ketersediaan stock pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan dua minggu kedepan dan kios / pengecer binaannya wajib memiliki stock pupuk bersubsidi minimal untuk kebutuhan 1 ( Satu ) minggu kedepan.”

"Kami dikebirinya, dengan SK PERMENDAG No. 15 Tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 dan 4. Dan bunyi “distributor wajib menjamin ketersediaan stock pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan dua minggu kedepan dan kios / pengecer binaannya wajib memiliki stock pupuk bersubsidi minimal untuk kebutuhan 1 ( Satu ) minggu kedepan.”ungkapnya pada Figurnews.com beberapa waktu lalu.

Lanjutnya lagi,"Setelah melakukan proses pemaksaan ini, Distributor tidak diizinkan menyalurkan dengan alasan SK. PERMEN-TAN belum keluar, hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi distri-butor  karena tertahannya produk di gu-dang Petrokimia yang berimbas kepada petani yang tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi."

Pelaporan Petrokimia kepada Kementerian Pertanian adalah pupuk sudah disalurkan dari gudang Penyangga kabupaten ke  gudang distributor, namun menurut penga-kuan sumber ke media figurnews, stock tersebut belum sampai digudang distri-butor dan masih tertahan digudang penyangga kabupaten milik petrokimia gresik, hal inilah yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di wilayah penyaluran Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut, tim investigasi media Figurnews.com juga melakukan in-vestigasi ke beberapa Distributor dan juga beberapa penyalur pupuk subsidi dibe-berapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar ini. 

Hal hasilnya sangat mengejutkan, yang mana pupuk subsidi sudah langka sejajak bulan November hingga awal tahun 2020 ini. Dan memang ada pupuk non subsidi , namun mereka terpaksa membeli dengan harga tinggi.


Udin, salah seorang petani dari Kab.upaten Limapuluh Kota yang biasa memakai pupuk subsidi, namun karena langka terpaksa membeli pupuk non subsidi.



"Memang sa'at ini pupuk subsidi sangat langka, kami sudah mencari pupuk bersubsidi di kios yang ditunjuk, karena pupuk bersubsidi hanya bisa disalurkan oleh kios ke petani, jadi petani tak bisa langsung ke distributor. Karena kebutuhan, terpaksa kami membeli pupuk non subsidi dan harganya cukup mahal,"ungkapnya.


Sekaitan hal itu, Figurnews.com mencoba konfirmasi pada Eko Suryanto sebagai SPDP Wilayah Kerja Sumatera Barat via hp 0821-7971-0XXX, namun tidak ada jawabannya. Karena tidak ada jawabannya ketika dihubungi, Figurnews.com pun mengirim SMS dan menanyakan tentang penyaluran pupuk subsidi untuk para petani.



Tidak berapa lama, Eko  Suryanto pun membalas dengan SMS dan memberi jawaban, "ALkum salam". "Beritanya yg mana Bang."


Gonjang ganjing tentang kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Sumbar, membuat para petani menjadi gerah.

Seperti pupuk UREA Bersubsidi harga di Penyalur / Toko / Warung di Nagari Rp 120.000,-/karung.

"Kelangkaan pupuk bersubsidi sudah dirasakan masyarakat sejak 2 bulan terakhir ini,"katanya.

Lanjutnya, terpaksa masyarakat membeli pupuk non subsidi Urea yang harganya Rp. 250.000/karung, Rabu (8/1) malam.

Hal yang serupa juga terjadi di Kabupaten Solok, berdasarkan laporan masyarakat Kab. Solok, kelangkaan pupuk bersubsidi sudah dirasakan sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang belum ada. Dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut terpaksa masyarakat membeli pupuk yang non subsidi dengan harganya mencapai Rp200.000,-/karung.

Sementara di bagian pengecer pak Is mengeluhkan, "karena pupuk bersubsidi tersebut belum juga datang sememtara pihak pengecer sudah nenyetorkan uang ke Distributor yang ada di Kab. Solok berdasarkan koata pupuk yang di keluarkan oleh Dinas Pertanian yaitu berdasarkan RDKK(Rekapitulasi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi tingkat Nagari. RDKK  ini dikeluarkan oleh Dinas Pertanian berdasarkan kelompok tani yang ada di dalam satu Nagari yang ada di Kab. Solok."

Baru - baru ini Dinas Pertanian dan Bank Nagari menjalin kerjasama atau MoU untuk mengeluarkan Kartu Tani. Kartu Tani ini di keluarkan untuk para petani yang memiliki kelompok tani yang ada di Nagari-nagari yang ada di Kab. Solok.

Keterangan atau pernyataan ini di jelaskan dari pengecer-pengecer yang ada di Kabupaten Solok pada Figurnews.com. Sekaitan hal ini, apakah ini bisa membantu petani atau malah menpersulit petani. Sekarang ini yang sangat di harapkan petani adalah pupuk yang bersubsidi merek Urea,SP36,dan Ponska, sementara yang ada pupuk sekarang ini pupuk non subsidi merek Urea Palembang KCL, MPK 1616 dan Magnum.

Dari runutan di atas, dugaan kelangkaan pupuk bersubsidi untuk para petani terjadi di Sumbar akhir-akhir di sebabkan berbagai kendala. Namun pihak terkait harus segera turun tangan untuk menyikapi kelangkaan pupuk tersebut agar para petani tidak menjerit lagi. Khususnya bagi Perwakilan Petrokimia Gresik harus menanggapi hal ini secepatnya.

(Tim FGR)







No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre