Breaking News

Wali Nagari dan Sekretaris Plesiran Ke Thailand, Camat dan DPMDN Tidak Tau Keberangkatan Mereka.

Kab. Limapuluh Kota(Sumbar),FN - Banyak perusahan yang berskala besar mulai incar daerah yang menjadi target mereka. Mereka berusaha menjalin kerjasama dengan pihak - pihak terkait dengan trik yang mumpuni. Hal itu terungkap, ketika awak Figurnews melakukan investigasi di kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Kab. Limapuluh Kota.

Salah satu investor tersebut adalah peru-sahaan kurma yang bermarkas di Thailand dan ingin berinvestasi di Nagari Manggi-lang Kecamatan Pangkalan.

Keseriusan perusahaan tersebut terbukti dengan membawa Wali Nagari dan Sek-retaris ke Negeri Gajah Putih itu untuk melihat lihat kebun kurma. Dengan pembiayaan ditanggung perusahaan tersebut.

Namun, keberangkatan tersebut menda-patkan tantangan dan cibiran dari masya-rakatnya sendiri.

Pasalnya, ucap salah satu mcasyarakat Nagari tersebut saat menemui Figurnews disalah satu Rumah Makan terkenal di Kota Payakumbuh,"

"Persoalan ini sudah menjadi pembicaraan yang hangat,"ujar masyarakat itu pada Figurnews.

Lanjutnya," Wali Nagari bersama Sekretaris Nagari pergi keluar Negeri, kalau ada persoalan selama dia pergi, lalu siapa yang akan menyelesaikan."

"Kami sebagai masyarakat kurang yakin dengan keberangkatan mereka berdua itu, yang seluruh biaya ditanggung perusahaan tersebut," terang masyarakat pada awak Figurnews.com.

Lanjutnya,"Atau ada sebuah kesepakatan yang telah dibuatnya, kalau tidak, kenapa perusahaan tersebut mau membiayai semuanya."

"Dan belum lama ini sekretaris Nagari beserta rombongan bertolak ke Singapura," ujarnya melanjutkan.

Coba pikir, katanya lagi, Sekretaris dan Kru ke Singapura, Dan itu sudah pasti memakan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari paspor, tiket, penginapan, makanan dan lain lain. Nah, apa benar mereka pergi itu dengan biaya sendiri," ungkap Masyarakat itu dengan sedikit gusar.

Mendapatkan informasi tersebut media ini mencoba konfirmasikan pada Wali Nagari Manggilang (Ridwan) melalui Via Telpon (4/11).

"Memang saya dan Sekretaris Nagari pergi ke Thailand dan itupun dibiayai oleh Perusahaan Kurma," ungkap Wali.

Ditanyakan mengenai izin keberangkatan ke Luar Negeri pada Wali itu, "Saya kan berangkat cuma 2 (Dua) hari, pada hari Sabtu dan Minggu."

"Dan saya sudah memberitahu pada Pak Camat," ungkap Wali itu.

Saat Figurnews menanyakan lagi mengenai Sekretaris Nagari dan Rombongan ke Singapura,

"Belum lama Ini Nagari Kami Memenangi Lomba Memasak, dan Dari Hasil itu ditam-bah lagi dengan Uang Mereka Masing masing,"ujar Wali itu Menambahkan.

Namun sedikit agak aneh saat dikonfirmasikan pada Camat Pangkalan melalui sMs WhatsApp (4/11) Siang, yang menjawab,

 "Alaikum Salam Pak Ini No DPM Pada, Saya Lupa Undang2nya. Saya sdg di luar kini. 08217009XXXX Pak Usman, tks mhn maaf dulu.

Saat ditanyakan lagi pada Pak Camat mengenai keberangkatan itu, 

"Saya tidak tahu keberangkatan mereka,"jawab Pak Camat pada Figurnews.

DPMDN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari) Pak Usman saat dikonfirmasi kan mengenai izin keberangkatan Wali Nagari keluar negeri melalui Via Telpon seluler mengatakan,  "Izin itu Perlu."

Kalau Wali Nagari itu tidak memakai Anggaran Dana Desa minimalnya Wali Nagari berkoordinasi Dengan Camat dan Sekretarisnya, agar pekerjaannya yang dapat dibantu oleh aparatur lain.

Namun Pak Usman (DPMDN) agak sedikit kaget sa'at Figurnews mengatakan Sekretaris Nagari ikut serta ke Thailand itu dan setelah itu ke Singapora.

"Begini kata Pak Usman menambahkan, biar sama-sama kita cari tau dulu," ungkapnya pada media ini.

Kalau ditilik dari pembicaraan Pak Usman Kepala DPMDN yang mengatakan bahwa "Izin Itu Perlu"

Lalu kenapa Wali Nagari dan Sekretaris bisa berangkat ke Thailand tanpa pamit / izin dari  atasan dan Camat setempat?

Dan kalau itu melanggar lalu apa Ssanksinya?

Benarkah Perusahaan Kurma yang menanggung seluruh pembiayaan ke Thailand tersebut?

Lalu kesepakatan apa yang telah dibuat Wali Nagari dengan pihak Investor Kurma?

Menjadi pertanyaan yang lebih menarik, apakah ini bentuk semacam Gratifikasi? 

Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah UU31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. (FN 053)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre