Breaking News

BNNP NTT Akui Baru 5 OPD di Pemprov NTT Lakukan Tes Urine


KUPANG.FIGURNEWS.COM--Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT setiap tahun wajib melaksanakan tes urine terhadap instansi pemerintah, swasta, masyarakat umum dan Lembaga Pendidikan.

Padahal sudah ada Instruksi Presiden tahun 2018 untuk kegiatan ini. Namun, dalam kurun waktu 2019 ini BNNP baru melaksanakan tes urine pada 13 Satkers Pusat di NTT dan 5 OPD lingkup Provinsi NTT dari total 37 OPD. Kelima OPD itu yakni Badan Pengelola Perbatasan, Balitbangda NTT, Dishub, PUPR dan Satpol PP.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BNN Provinsi NTT, Hendrik Rohi didampingi Kasie Pemberdayaan Masyarakat,  Lia Novika Ullya, menyampaikan hal ini pada Jumpa Pers dengan wartawan di Kantor BNNP NTT, Selasa (26/11/2019). Hadir juga Kasie Pencegahan, Markus Raga Djara.

Hendrik menjelaskan, tes urine yang sering dilakukan dalam upaya  deteksi dini penggunaan narkotika, tertuju pada   4 instansi baik  pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat umum.

Deteksi dini tersebut dilakukan atas permintaan instansi bersangkutan di lingkup kerja masing-masing. Bagi BNNP,  tes urine deteksi dini ini sebagai tindaklanjut dari Surat Kepala BNN nomor : 11 tahun 2018 tentang tes urine  penggunaan narkotika deteksi dini sebagaimana  diatur dalam pasal 2 ayat (4).

"Kegiatan yang dilaksanakan ini atas permintaan empat instansi tersebut karena sejak 2018, BNN tidak mendanai tes urine. BNN mendorong peran aktif semua instansi dan komponen terkait dalam tes urine ini. Kami diundang sudah 30 kali tes urine sepanjang tahun  2019 ini," jelas Hendrik.

Dirinya mengakui, dalam tahun ini mereka telah melakukan tes urine pada  13 satkers Pusat yang ada di NTT. Khusus instansi lingkup Pemprov NTT, dari 37 OPD baru  5 OPD yang telah melakukan tes urine yakni,  Badan Pengelola Perbatasan, Balitbangda NTT, Dishub, PUPR dan Satpol PP.

"Instansi swasta ada 6, perguruan tinggi baru Undana terhadap 5.000-an mahasiswa baru. Juga ada lembaga pendidikan menengah dan masyarakat umum. Total seluruhnya sebanyak 7.026 orang yang mengikuti tes urine," katanya.

Dirinya menambahkan, deteksi dini ini dimaksudkan agar diketahui kandungan narkotika dalam tubuh, sehingga diambil langkah pemberian edukasi pada masyarakat.

Selain itu juga, untuk  meningkatkan kepedulian dan adanya kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika dan sekaligus mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

"Kita juga ketika melakukan tes urine, orang bersangkutan akan ditanyakan dulu sebelumnya sudah konsumsi obat apa. Kalau ada yang minum obat keras maka harus dikonfirmasi ke dokter dengan bukti resep dokter mengenai obat yang dikonsumsi," katanya.

Pada saat yang sama, Kasie Pencegahan, Markus Raga Djara, mengakui banyak kendala yang dihadapi ketika memotivasi orang melakukan tes urine. 

Walaupun sudah ada instruksi Presiden dalam hal pemeriksaan urine bagi instansi pemerintah dari pusat sampai kabupaten. Tetapi ketika ditanya ke bupati dijawab tidak tahu soal instruksi presiden itu padahal sudah ada sejak 2018.(amperawati)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre