Breaking News

Sindikasi TPPO Harus Dibasmi Bersama dari Hilir Sampai Hulu


KUPANG (NTT) FIGURNEWS.COM--- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks.

Selain itu, memiliki  akar masalah yang kompleks pula, modus dan cara yang digunakan terus berkembang serta melibatkan sindikasi sebagai pelakunya. Untuk itu dalam memberantas TPPO dari hilir sampai hulu di Indonesia, semua elemen harus memiliki komitmen dengan kerja bersama
yang harmonis dan sinerjis.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementrian PPPA,  Prof. Dr. Vennetia R Danes M.Sc. Ph D, mengingatkan hal ini ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang  (GTPTPPO) tahun 2019 di Hotel Aston Kupang, Selasa (15/10/2019). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal  14 -17 Oktober 2019.

Tema kegiatan "Mari Bersama Kita Berantas TPPO Melalui Peningkatan Kapasitas SDM, Pemberdayaan, Partisipasi Masyarakat dan Peningkatan Layanan Publik di Pusat dan Daerah".

Dirinya mengucapkan terima kasih ke Pemda NTT yang dengan tangan terbuka bersedia menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi Nasional
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang  (GTPTPPO) tahun 2019.

Menurutnya, tindakan perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks. Dengan akar masalah yang kompleks pula, modus dan cara yang digunakan terus berkembang serta melibatkan sindikasi sebagai pelakunya.

Untuk itu dalam memberantas TPPO dari hilir sampai hulu di Indonesia, memiliki kerja bersama
yang harmonis dan sinerjis antar pihak terkait.

Kerja bersama ini dimulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, untuk memberantas faktor penyebab TPPO ini.

Dijelaskannya bahwa berdasarkan laporan kinerja tim GTPTPPO Tahun 2018, Indonesia masih menjadi negara pengirim atau penerima juga transit pengiriman orang yang korbannya perempuan dan anak. 

Hal ini karena persoalan mendasar seperti komitmen kerja tim antara pusat dan daerah masih kurang dan beragam juga kepemimpinan di dalam gugus tugas,  membuat tidak optimal sehingga kerja bersama yang harmonis dan terintegrasi sangat diperlukan.

Staf Ahli  Bidang Politik dan Pemerintahan Drs. Samuel Pakereng, MSi mewakili Gubernur NTT  dalam sambutannya mengatakan, merupakan kehormatan bagi pemerintah NTT terkair Rakornas ini.

Rakornas GTPTPPO ini merupakan kegiatan yang luar biasa dalam mengevaluasi penanganan perdagangan orang di bumi Flobamorata.

Dirinya berharap, dari kegiatan ini ada masukan dan butir kesepakatan yang baik. Hal ini karena TPPO merupakan sindikasi dengan permasalahan yang kompleks, beragam dan terus berkembang.
Permasalahan ini menjadi sorotan nasional sehingga membutuhkan penanganan serius karena yang terlihat cuma di puncaknya saja tetapi masih banyak yang tersembunyi dalam jaringan.

Dikatakan mantan Karo Humas Setda NTT ini, sesuai data sejak 2016 sampai saat ini, kematian TKI asal NTT yang bekerja di luar negeri sebanyak 171 orang tapi tidak menyurutkan langkah para pekerja yang non prosedural untuk berangkat ke luar negeri. Data lain soal calon tenaga kerja yang digagalkan tim gugus sebanyak 519 orang tahun 2017, sebanyak 1.369 orang tahun 2018 menurun menjadi 755 orang di 2019 dan ini pemerintah NTT tetap meningkatkan kinerja menekan kondisi ini.

"Pemerintah NTT memberlakukan moratorium TKI untuk menekan non prosedural maksudnya agar dibekali keterampilan dulu. Pemerintah berkomitmen mencegah dan memberantas TPPO agar warga NTT tidak menjadi korban lagi," pesan Samuel.(amperawati).

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre