Breaking News

Perusda Mentawai Dinilai Buat Larangan Tanpa Legalitas

Foto: Portal Baru Milik Perusda Kemakmuran Mentawai. Senin, (08/07)

FigurNews. Mentawai- Perusda Kemakmuran Mentawai dinilai membuat larangan tanpa legalitas. Alasanya, kepemilikan lahan lokasi belum jelas serta Peraturan Daerah (Perda) Mentawai belum ada yang mengatur tentang pemungutan lokasi di Simaobbuk, Desa Goisooinan, kecamatan Sipora utara. Senin, (08/07).

Menurut Pengawas Lapangan PT. Arupadathu Adesesanti, Ilvan bahwa pihaknya menerima surat pemberitahuan dari Perusda sejak tanggal 17 Juni 2019.

"Seharusnya, Perusda membuat aturan pemungutan di lokasi sesui dengan regulasi. Kalau sudah ada aturan dari pemerintah tentang aturan membayar, pihak perusda siap membayar. Tetapi sampai saat ini belum ada dasar aturan tersebut," ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap hari Aktifitas di Simaobbuk ditutup selama 24 jam. Sehingga masyarakat termasuk perusahan yang beraktivitas di wilayah itu tidak bisa beroperasi, akan tetapi pihak perusda kemakmuran mentawai mengklem bahwa mereka pemiliknya dengan mendirikan plang di pintu masuk dan didekat loppon.

Ilvan merasa keberatan sebab, jalan dari simpang simaobbuk sampai di depan portal milik perusda, akses jalannya di rawat PT. Arupadhatu sejak tahun 2014 hingga sekarang, tapi yang anehnya Perusda melarang memakai akses jalan tersebut.

Apalagi pihak perusda sudah membuat pancang untuk portal yang baru, otomatis akses jalan menuju lokasi Quary milik PT. Arupadhatu tidak bisa masuk, kalau pihaknya jadi membangun portal baru, ujarnya.

Tempat berbeda, Kapolres Mentawai, AKBP. Hendri Yahya mengatakan, pelarangan bagi masyarakat dan pihak perusahan lain beraktivitas di lokasi simaobbuk apa dasar perusda melakukan, sementara legalitas kepemilikan tanah simaobbuk statusnya belum jelas.

Sebelumnya sudah pernah di lakukan penyegelan lokasi simaobbuk karena tidak memiliki izin Stockpile termasuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun sekarang pihak perusda berani mengklem kepemilikan lokasi simaobbuk dengan melarang masyarakat beraktivitas dilokasi tersebut.

“Dasar apa menyatakan bahwa lokasi simaobbuk milik perusda kemakmuran mentawai, apa sudah ada surat legalitas tanahnya” kata Hendri Yahya saat di wawancarai di ruang kerjanya.

Sementara negeri ini negara hukum tidak bisa sesuka hati membuat aturan sendiri tanpa ada regulasi aturan yang di keluarkan pemerintah dan penegak hukum yang berada di wilayah setempat jangan anggap sepele, tegasnya.

Wartawan: Erik Virmando

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre