Breaking News

PMII Kupang Berunjuk Rasa Damai ke Nakertrans NTT


KUPANG (NTT) FN--Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kupang menggelar unjuk rasa damai ke  Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk rasa kepedulian PMII terhadap korban PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Aice Maju Bersama ( IMB ) ALAK - Kupang NTT.

Dalam aksi unjuk rasa,  Rabu (26/6/2019) dimulai pukul 10.00 WITA hingga 12.30 WITA ini, PMII Kupang menyoroti Kasus pertama mengenai: Jam Lembur Tidak Dibayar atas nama Yafred Oja dan 10 orang Karyawan korban pemecatan PT ICE MAJU BERSAMA ( IMB ) ALAK - KOTA KUPANG,  bekerja sebagai seorang karyawan ( Drivers ) Luar Kota dan Dalam Kota di PT IMB ALAK - KUPANG Nusa Tenggara Timur.

Abdul Syukur selaku korlap  aksi dalam orasinya mengatakan bahwa, pihak PT IMB telah melanggar amanat  UU Ketenagakerjaan Repubik Indonesia No 13 Tahun 2013, pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur.

Berikut ini adalah pasal-pasal dari UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 Tahun 2013 yang bisa diaplikasikan pada kasus di atas:

*Pasal 77 ayat 2 Waktu kerja meliputi :*

7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

*Pasal 78 ayat 2 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.*

Hasnu Ibrahim selaku Ketua umum PMII Kupang menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendesak dan menguji komitmen Disnakertrans provinsi NTT, apakah bekerja dibawah perintah UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau bekerja dibawah kendali PT AICE MAJU BERSAMA.

PMII Menggelar aksi unjuk rasa ini atas bentuk kepedulian serta kepekaan PMII terhadap laporan salah satu Korban PHK sepihak dan 10 ORANG rekan-rekan nya yang telah melaporkan persoalan tersebut  pada Dinas Ketenagakerjaan ( DISNAKER ) hingga  tahap Mediasi ke 4 namun belum ada kejelasan, bahkan langkah mediasi antar korban dan Pihak IMB oleh DISNAKER Justru merugikan Karyawan.

Belum lagi berbagai kasus lainnya seperti pihak perusahaan yang tidak membayar tunjangan kesehatan para karyawannya, dan lain sebagainya.

Padahak sangat jelas amanat UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia setiap karyawan memiliki  hak dan kewajiban yang diatur oleh PERMEN.

Berdasarkan hasil Advokasi ( STUDI KASUS ) dan kajian Empiris PMII Kupang atas pelaporan pihak korban PHK PT IMB  disekretariat PMII Kupang , kami berpandangan sebagai berikut :

1. PT IMB Telah melanggar HAK KARYAWAN Menjadi Anggota serikat Tenaga Kerja

2. PT IMB telah melanggar Hak Karyawan atas jaminan sosial dan K3 ( Keselamatan serta  Kesehatan Kerja )

3. PT IMB telah melanggar Hak Karyawan menerima upah yang layak

4. PT IMB telah melanggar HAK KARYAWAN atas Pembatasan Waktu kerja, Istirahat, cuti dan libur

5. PT IMB telah melanggar HAK KARYAWAN atas membuat perjanjian kerja ( PKB )

Persoalan selanjutnya ungkap Hasnu,  PT IMB telah melanggar Hak Karyawan atas perlindungan keputusan PHK yang tidak adil.

AMANAT UU KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA menjelaskan bahwa setiap Karyawan Korban PHK tidak adil dan sifatnya tidak fatal maka dapat mengadu persoalan tersebut demi hukum di Kantor Dinas Ketenagakerjaan masing-masing. Namun pihak Disnaker provinsi NTT mengabaikan hal tersebut.

Kasus Korban PHK PT ICE MAJU BERSAMA ( IMB ) ALAK KUPANG NTT telah korban laporkan hingga tahap Mediasi ke 4 . Namun, setiap langkah mediasi justru merugikan pihak korban, demi kepastian dan kepuasan hukum maka PMII  menggelar aksi unjuk rasa sebagai  bentuk perlawanan setiap  penguasa yang mengabaikan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan persoalan diatas, maka PMII Kupang  berpandangan serta menilai Disnaker provinsi NTT sebagai berikut :

1. Pihak Disnaker provinsi NTT bekerja dibawah kendali dan perintah PT IMB, bukan bekerja dibawah kendali dan perintah UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia

2. Pihak Disnaker dianggap gagal total dalam menjalankan amanat UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas Hak dan Kewajiban Karyawan di Provinsi NTT

3. PMII menduga sangat kuat, selama tahap Mediasi ( 1 hingga 4 ) Disnaker provinsi NTT, telah menerima suap untuk tutup mulut atas kasus PHK tidak adil dari pihak PT IMB

4. Jika pandangan PMII dinilai lemah dan salah atas kepatuhan hukum, maka PMII, Korban PHK, dan Disnaker provinsi NTT berkomitmen secara bersama guna memanggil pihak PT IMB demi kepastian hukum dan membayar Hak Korban.

Adapun Tuntutan PMII Kupang yakni : 
1. Mendesak Disnaker provinsi NTT guna memanggil PT IMB, agar mengembalikan HAK Korban PHK sepihak

2. Disnaker provinsi NTT dianggap gagal dalam menjalankan amanat UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2003. sehingga perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh satuan tugas dibawahnya

3. Mendesak Disnaker Provinsi NTT, Agar memanggil pihak PT IMB guna memberikan surat teguran keras, karena dianggap telah melakukan upaya diskriminatif terhadap tenaga kerja NTT

4. Apabila tuntutan kami diatas tidak diindahkan selama 3 x 24 Jam, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan menghadirkan massa yang lebih banyak lagi dan melakukan langkah anarkis demi keadilan.

Aksi yang dilakukan oleh PMII Kupang diterima langsung  Wayan Subaratha selaku Kabid Pengawas dan didampingi Victor Addu selaku  Pengawas, Ella bidang seksi industri, Serly bidang mediator, Silva Tallo bidang mediator Huncy Lae Bidang Mediator Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wayan Subaratha selaku Kabid Pengawas Disnakertrans provinsi NTT Mengapresiasi aksi unjuk rasa yang digelar oleh PMII Kupang.

Bagi Nakertrans Provinsi NTT kata Wayan, langkah yang diambil oleh PMII Kupang sangat memotivasi kami khususnya yang menangani langsung terkait pengawasan para karyawan dan tenaga kerja dilapangan.

Untuk informasi, pihak Nakertrans provinsi NTT juga telah mendapat surat resmi dari Komisi V DPRD PROVINSI NTT guna memastikan agar seluruh PT yang beroperasi di NTT dalam memberikan gaji terhadap karyawan agar sesuai dengan UMR dan UMP Nusa Tenggara Timur.

Wayan menyampaikan,  jika pihaknya menemukan ada oknum Nakertrans masuk angin dalam menyelesaikan setiap kasus yang ditangani maka tidak sungkan-sungkan untuk memecat pihak terkait, karena dianggap telah melemahkan dan merendahkan integritas Nakertrans.

"Kami berjanji , akan menyelesaikan persoalan ini dalam waktu secepatnya," pungkas Wayan.

Sementara itu, Serly selaku mediator pengawasan Nakertrans Provinsi NTT yang menangani langsung persoalan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Aice Maju Bersama ( IMB ) menyampaikan bahwa , kami akan bekerja lebih cepat demi menyelesaikan persoalan PHK yang dilakukan oleh Pihak PT.
Namun , dirinya berjanji  perlu waktu dalam menyelesaikan persoalan ini.

Nakertrans Provinsi NTT tetap berupaya untuk memaksimalkan setiap hasil laporan pihak korban di kantor , tapi untuk kasus yang disuarakan oleh PMII Kupang sudah sampai pada tahap penyelesaian. Karena telah dilakukan upaya mediasi ke 4.

"Minggu ini kami akan memanggil kembali pihak korban dan pihak PT demi menyelesaikan persoalan yang disuarakan oleh PMII Kupang ini," kata Serly.

Hal senada ditambahkan Victor Addu selaku tenaga pengawas Nakertrans provinsi NTT. Dirinya menyarankan ke pihak korban agar melengkapi segala berkas seperti absensi jam kerja lembur dan SK pengangkatan menjadi karyawan. Ini agar pihak Nakertrans Provinsi NTT bisa memutuskan persoalan ini tanpa adanya pihak yang dirugikan.(ER).

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre