Breaking News

Unjuk Rasa Forkompi, Kepala BKD: Ini Karena Miskomunikasi!


Foto: Aksi Unjuk rasa Forkompi di depan Kantor BKD Mentawai. Kemarin, (8/1). [E. Virmando-figurnews.com]

Mentawai (Sumbar), FN- Forum komunikasi pengusaha jasa konstruksi (Forkompi) melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten kepulauan Mentawai.

Unjuk rasa tersebut di latar blakangi keterlambatan pihak BKD memproses Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap serah terima akhir atau Provisional Hand Over (PHO).

Tuntutan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sisa pembayaran proyek yang belum di bayarkan sekitar Rp 20 Miliar yang terbagi dari 2 tuntutan pada tahun 2017 senilai Rp 5 Miliar dan 15 Miliar 2018. Unjuk rasa itu di lakukan sebanyak puluhan orang yang tergabung dalam Forkompi. 

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Forkompi Mentawai Simon Lajira kepada figurnews.com. Selasa, (8/1) bahwa pihaknya menuntut pencairan yang tertunda pada 18 Desember 2018 lalu. 

“ Kami menuntut kontrak Perjanjian sesudah PHO 18 Desember 2018 lalu yang belum di bayarkan dan kami memberi tengang waktu hingga 31 Januari 2019. Jika Pemerintah Daerah tidak bayar kami akan mengerahkan masa lebih banyak lagi. “ tegasnya. 

Terpisah, Menanggapi tuntutan tersebut Kepala BKD Mentawai Rinaldi mengakui pekerjaan yang telah selesaikan pihak Kontraktor pada tahun 2018 belum dapat di bayarkan. Lebih lanjut ia katakan penyebab tersebut karena kurangnya komunikasi dan ketersedian dana APBD. 

“ Kita menyayangkan demo ini terjadi, namun alangkah baiknya ini kita lakukan dengan berdiskusi. Kita tahu semua bahwa BKD adalah OPD yang membayar semua kegiatan yang ada di SKPD, tentu SKPD menyampaikan SPM kepada kita. Dan kita juga harus melihat kesediaan uang. “ ungkapnya.

Ia menambahkan hal pertama yang perlu di perhatikan adalah Apabila kesedian uang tidak memadai, maka pihaknya tidak dapat mengeluarkan SP2D. Namun di akhir tahun dikatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi untuk hal tersebut.

Mengingat Peraturan pemerintah kementrian dalam negeri No. 38 huruf 36. poin A. ‘ apabila pemerintah belum bisa membayar tahun sebelumya wajib di bayar tahun berikutnya, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah dengan penyebaran APBD’.

“ Itu makanya pada 31 Desember 2018 saya sudah panggil 8 Kepala OPD, tapi tidak semuanya dapat hadir. Namun ada perwakilan. Saat itu kita telah himbau agar di informasikan kepada kawan-kawan Kontraktor agar tidak Miskomunikasi. Dan saya tetap ada disini waktu itu jika ada yang butuh penjelasan.” imbuhnya.

Sementara di katakan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pihaknya hanya menunggu laporan dari OPD melalui SPM.

“ Kerja sama Kontraktor dengan Kepala OPD melalui SPM, setelah itu kita verifikasi apabila tidak sesui di kembalikan ke OPD terkait dan apabila sesui dikeluarkan SP2D. Dan selanjutnya kita cek di Kas Daerah jika ada barulah seterusnya pencairan di Bank. “ paparnya. 

Sementara untuk tuntutan pembayaran tahun 2017 dijelaskan, bahwa pekerjaan yang tidak selesai pada waktu yang di tentukan tidak dapat di bayarkan. Maka pekerjaan lanjut tahun 2018 dengan ketentuan jelas Legalitasnya melalui Audit Inspektorat dan pengadilan. 

“ Pembayaran pekerjaan tahun 2017 telah di bayarkan. Tetapi bagi pekerjaan yang tidak selesai lanjut tahun 2018, di beri kesempatan dengan penambahan waktu. Dan PHO 2018 tidak bisa kita bayarkan. Melalui kesepakatan Kepala OPD dan DPRD kita bayarkan 2019. “ tutupnya. (EV)
PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre