Breaking News

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Seluas 650 Ha Di Nagari Tanjung Pauh menuai Pro dan Kontra.

Kab. Limapuluh Kota,FN - Gonjang ganjing ditengah-tengah masyarakat Tanjung Pauh mengenai kegiatan penanaman bibit  yang difasilitasi Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri  Rokan. Dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersebut  dengan menanami berbagai jenis pepohonan dan kini  sedang hangat-hangatnya menjadi sorotan dari Warga setempat.

Hal itu terungkap saat Figurnews mengkonfirmasikan melalui handphone pada salah satu tokoh masyarakat Tanjung Pauh yang akrab dipanggil dengan (Jamaan). Menurut Jamaan, kami selaku masyarakat Tanjung Pauh tidak akan menolak atau melarang penanaman bibit-bibit itu. Namun satu hal yang sangat kami sesalkan, kenapa tidak ada sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum melaksanakan penanaman.
Dan yang lebih lucu lagi kata Jamaan, membeberkan berbagai persoalan yang terjadi diwilayah. 
"Yang lucunya, penanaman bibit-bibit tersebut sudah berada di halaman rumah," ujar nya pada Figurnews. 

Tampaknya Jamaan yang salah satu Tokoh Masyarakat itu senada dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Tanjung Pauh dalam menyikapi persoalan yang berkembang akhir-akhir ini. Sepucuk surat telah dilayangkan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Tanjung Pauh yang di ketuai Setiawardi Dt. Marajo pada Kepala Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan, dengan tembusan kepada Bupati Kab. Limapuluh Kota dan pihak terkait lainnya.

Adapun isi surat tersebut yang berbunyi, menyikapi isi surat dari BPDASHL  buat Wali Nagari dan Masyarakat Tanjung Pauh pada tanggal 5 November 2018 Nomor 8.567/BPDASHL.INR/RHL/11/2018 tentang kegiatan RHL  di Nagari Tanjung Pauh seluas 650 Ha yang menyebabkan Pro dan Kontra disebagian  masyarakan dan anak kemenakan kami yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu kami pemangku Adat Nagari Tanjung Pauh (KAN) ingin mendapatkan keterangan dari pihak Balai Pengelolaan tentang hal sebagai berikut:
1. Pada poin 1  tertulis kerja sama  dengan berbagai pihak di Kabupaten Limapuluh Kota, kenapa kami sebagai Ninik Mamak tidak pernah diikut sertakan dalam kerja sama ini, sementara poada poin 4 dituliskan senantiasa menjunjung tinggi kearifan lokal, adat istiadat, serta norma dan budaya masyarakat di Nagari tanjung Pauh, kenyataanya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

2. Kami Ninik Mamak yang tidak dilibatkan, tidak akan menghalangi proyek ini kalau memang pihak Kabupaten Limapuluh Kota sudah menyetujui khususnya pemerintahan Kecamatan dan Nagari Tanjung Pauh, dan dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama.

3. Kami Ninik Mamak meminta surat pernyataan dari pengelola, bahwa hak masyarakat  tidak dialihkan menjadi Hutan Negara.

4. Kepada pihak pemerintah  Limapuluh Kota kami mohon dapat mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat  kami tentang proyek ini, sebab kami melihat Balai pengelolanya bukan dari daerah Limapuluh Kota.    (FN 053)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre