Breaking News

Muksin Amrin: ASN Dilema Seperti Buah Simalakama

Tidore,FN - Tahapan kampanye mulai berjalan hingga 13 April 2019 nanti. Rangkaian kampanye ini akan diawasi oleh rekan-rekan pengawas baik ditingkat Kota, Kecamatan dan sampai pada tingkat kelurahan dan desa.

Dalam rangkaian tahapan tersebut, 2 (dua) hal menjadi point utama dalam pengawasan yakni issue menjanjikan sesuatu (politik uang) dan issue keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala-kepala Desa.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin saat ditemui Figurnews.com Kamis, (22/11/2018) didepan gedung LPMP Provinsi Maluku Utara usai melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada pemilih pemula. Kata Muksin, sekarang ini terkait keterlibatan ASN dan Kepala Desa dalam politik marak dilakukan oleh teman-teman ASN.

Lanjutnya, terkait netralitas ASN dan Kepala Desa telah ditegaskan oleh Menpan RB dalam surat edarannya yang terakhir. Untuk itu, ditegaskan kepada ASN agar jangan terlibat dalam hal tersebut karena akan dikenakan 2 (dua) sanksi yakni Kode etik ASN dan sanksi pidana kalau betul-betul terbukti melakukan.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara memiliki catatan buruk pada pilgub 2018 yakni sebanyak 37 orang ASN diberikan sanksi karena direkomendasikan ke KASN. Semoga hal demikian tidak terulang kembali, dan apabila terulang tetap akan diproses sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Dalam proses keterlibatan ASN tidak akan ada namanya pilih kasih, apakah partai itu berkuasa ataupun tidak sepanjang dia terlibat secara aktif dalam proses kampanye dan memenuhi syarat dalam melanggara UU 7 Tahun 2017 maka akan kami proses", tegas muksin.

Untuk saat ini ada beberapa ASN di beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kota Tidore Kepulauan sementara diproses terkait keterlibatannya dalam politik. ASN dan Kepala Desa memiliki hak untuk memilih tetapi hak untuk memilih itu dibatasi dan tidak sembarangan untuk memilih, dalam artiannya hak memilih tersebut hanya berdasarkan hak pemantauan, mendengar visi-misi dan program kerja lalu menentukan pilihannya, tidak bisa mengkampanyekan seseorang peserta pemilu.

"ASN ini dilema seperti buah simalakama, Dia tidak berbuat salah, berbuat juga salah karena ada atasannya", ucap Muksin.

Sebagai penyelanggara pemilu, kami berharap atasan ASN tersebut harus bersifat proporsional dan tidak melibatkan ASN sebagai biang dalam proses kampanye, jangan mengintimidasi, mengancam dan mengintervensi hak konstitusional ASN sehingga hak kebebasan ASN itu ada biar mereka menentukan pilihan sendiri.

"Kalau hanya ASN saja saya yakin mereka punya niatan yang baik, tetapi kemudian karena ada atasannya dan ada tekanan lain sehingga terjadilah tidak netralnya ASN", tutup Muksin. (Ram)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre