BAZNAS WAJIB LAPOR

Oleh : DR. H. FAUZI BAHAR, M.Si

Semua kaum muslimin mau membayar zakat. Tapi ada pertanyaaan mereka "Lai sampai zakat ambo ko ka tangan yang berhak  manarimo nyo"(Ada sampai zakat saya ini ke tangan yang berhak menerimanya-red)

Sebetul banyak cara yang dilakukan untuk menyalurkan zakat masyarakat dan nantinya akan diberikan kepada masyarakat atau warga yang membutuhkan. Salah satunya adalah melalui Baznas yang telah dibentuk pemerintah yang selama ini cukup banyak manfa'atnya.  Dan ini merupakan moment penting bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Dan Baznas bisa memfaatkan DPRD sebagai corong untuk menyampaikan semua dalam upaya mempromosikan Baznas pada masyarakat luas.

Namun hal ini jauh dari kenyataan yang kita harapkan, yang mana kenyataan dalam pelaksanaan banyak terjadi tumpang tindih alias amburadul dan termasuk tidak profesinal dalam mengelolanya. Dan ini jadi bahan gunjingan dikalangan masyarakat luas khususnya kota Padang. Dengan amburadul dalam pengelolaan Bazis tersebut, bisa saja menuding pihak pengelola tidak becus dalam mengatur dana tersebut.

Sebetulnya apa saja bentuk usaha atau organisasi atau bentuk badan yang bermuara pada Walikota, dan ini dapat di pertanyakan atau diundang oleh DPRD dalam rangka mengklasifikasi  tentang usahanya tersebut.  Contohnya PDAM, PSP, Koperasi atau organisasi yang berkemungkinan meresahkan atau merugikan warga Kota Padang. DPRD merupakan perwakilan dari rakyat atau warga,  apa lagi Baznas yang notabene uang nya ditarik dari PNS dan warga Kota Padang untuk dapat disalurkan sesuai yang diharapkan masyarakat.

Sekilas kita juga harus merespon tentang kegunaan zakat tersebut, apa zakat tersebut sampai ketangan yang berhak. Dan ini perlu penjelasan valid terhadap data yang akurat untuk menyalurkannya kepada penerima.

Supaya tidak jadi bahan gunjingan dikalangan masyarakat, hendak pihak Baznas lebih  professional dan transparent dalam penerimaan zakat maupun penyaluran kemasyarakat yang berhak menerima. Begitu pula pihak Legislatif (DPRD) Padang ikut andil dalam pengawasan Baznas tersebut.    

Sebenarnya potensi zakat dari di warga kota Padang jauh lebih  banyak dari PNS kota Padang.  Jumlah PNS kota Padang hanya sekitar 14.000 orang dikurang dengan Guru yang ditarik ke Pemerintahan Provinsi Sumbar sekitar 2500 orang, tinggal sekitar 11500 orang yang bisa menghasilkan zakat sekitar 16 Milyar, kalau dibandingkan dengan warga kota Padang yang mendekati 1 juta orang kita anggap duapertiga adalah anak-anak, pengangguran dan orang miskin,  maka Muzaki yang ada di Kota Padang sekitar 350.000 orang, maka PNS yang 11.500 orang dan hanya  3,04 % dari warga kota Padang. Jadi potensi zakat dikota Padang bisa mencapai lebih dari 300  Milyar.

Saya ingin bercerita sedikit tentang awalnya berdirinya Baznas atau Bazda kota Padang. Pada periode pertama saya sekitar tahun 2005 saya  bersama wakil saya waktu Pak Yusman Kasim mencanangkan Bazda yang ditarik dari Gaji PNS dengan maksud menyilang potensi antara golongan atas dengan golongan bawah ( mencoba meringankan golongan I dan Golongan II dengan dibantu Golongan III dan golongan IV khususnya dalam membantu mengkuliah anak-anak mereka serta membayar uang semesterannya termasuk orang miskin di Kota Padang.

Alhamdulillah mendapat respond yang luar biasa dari PNS kota Padang meskipun ada juga yang menentang. Ngak tahu juga saya, apakah karena mereka malu sama saya atau mungkin juga karena takut sama Pak Yusman Kasim, yang jelas mereka mulai membayar zakat meskinpun terbatas pada Golongan III dan IV saja,

Sebelum Pemko Padang mendirikan Bazda, zakat yang terkumpul waktu itu hanya Rp 72 Juta an,  langsung meningkat Rp 1.5 Milyar dan tahun berikutnya naik terus menjadi Rp 3.5 Milyar serta akhirnya ketika saya berakhir masa jabatan tahun 2014 Zakat di Baznas kota Padang sudah mencapai sekitar Rp 19, 3 Milyar.  Sekarang sejalan dengan kenaikan gaji PNS seharusnya tahun 2018 ini bisa mencapai Rp 25 Milyar  tapi kenyataannya saya dengar hanya dapat Rp 19.5 Milyar (  Rp 16.5 Milyar dari PNS dan Rp 3 Milyaran dari Masyarakat ).

Ketika Bazda Kota Padang dibawah pimpinan Bapak Prof Salmadanis dan Bapak Maigus Nasir pegawainya hanya sekitar  9 orang dan Beliau mampu membeli tanah dan  membangun sebuah  Kantor Baznas ( Konon Hak Mereka yang seperdelapan atau 12 % tidak semuanya mereka  ambil dan mereka bangunkan pada Kantor ). Namun sekarang Pegawainya mencapai puluhan orang, konon melebihi 60 orang, ( kayaknya hak  Amil Zakat termakan semua oleh Pegawai yang overloud ).

Bukan itu saja, beberapa waktu lalu Baznas Kota Padang jadi gunjingan dikalangan masyarakat Padang. Hal ini berkaitan bebrapa waktu lalu tentang Komisi IV DPRD kota Padang mempertanyakan SK termasuk permintaaan data tentang penyaluran zakat tersebut.

Supaya tidak terjadi tumpah tindih termasuk pandangan negative, hendaknya pihak pengelola Baznas kota Padang lebih transparan dalam beri laporan. Dan Baznas wajib dilapor kekalayak masyarakat luas tentang dana Bazis selama ini terkumpul, untuk menghapus pandangan buruk.