Breaking News

Wako Padang Mahyeldi Anshurullah Ketua Apeksi Sampaikan LPJ

Padang (Sumbar), FN -  Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan laporan pertanggungjawaban selaku Ketua Komisariat Wilayah I (Komwil I) Sumatera Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menyusul berakhirnya masa kepengurusan periode 2015 - 2018.
Laporan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Komwil I APEKSI yang digelar di Hotel Aryaduta pekanbaru, Kamis (1/2/2018).

Dalam laporannya Mahyeldi membeberkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai tugas pokok pengurus Komwil APEKSI, baik internal maupun eksternal. Secara kegiatan internal, Komwil I yang terdiri dari 24 Pemerintah Kota meliputi 5 provinsi di Sumatera telah membahas percepatan pembangunan wilayah Sumatera dan penyelesaian isu-isu strategis terkait program nasional.


Komwil I juga telah mengusulkan  peningkatan kerjasama 'best practice' antar kota, peningkatan SDM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), serta peningkatan kapasitas kota melalui inovasi administrasi negara.

"Dengan pembahasan - pembahasan secara bergulir dilakukan internal Komwil I Sumatera telah menghasilkan rumusan-rumusan guna keberlanjutan pembangunan sekaligus mempersiapkan kota-kota khususnya yang ada di Komwil I Sumatera," kata Mahyeldi kepada wartawan.

Walikota Mahyeldi juga menyampaikan kegiatan ekternal bersama Dewan Pengurus Komwil I - IV menyampaikan berbagai rumusan rekomendasi terkait perubahan peraturan perundang-undangan  dan kebijakan nasional kepada DPR RI, DPD RI, dan MPR RI serta kementerian terkait.

Disampaikan antara lain, isu-isu krusial, terkait bidang pendiidkan menengah dan pengelolaan terminal, peninjauan kembali kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga pembahasan menyampaikan isu-isu terkait Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU-ASN).

"Kita sudah sampaikan berbagai rekomendasi terkait perubahan perundang-undangan dan kebijakan nasional serta isu-isu krusial lainnya," kata politisi PKS ini.

Lebih lanjut Mahyeldi menyebutkan, isu penting terkait permasalahan kota hampir sama yaitu kependudukan dan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan keuangan. Untuk itu diperlukan penguatan otonomi daerah sesuai UU 23 Tahun 2014, khususnya sembilan urusan wajib Bidang Pertanahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

"Untuk penyelesaian permasalahan perkotaan yang hampir sama di setiap kota diperlukan penguatan otonomi daerah," ujar walikota bergelar Datuk Marajo ini.

Menurut Mahyeldi, banyak kebijakan-kebijakan pusat yang tidak tepat dan bahkan memunculkan masalah-masalah baru di daerah. Diantaranya kebijakan yang kurang tepat yaitu pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi.
“Contohnya, kebijakan pengelolaan SMA/SMK ke pemprov justru menimbulkan beban masyarakat karena kebijakan di daerah yang tadinya bisa free biaya,” tukasnya.

Agar Padang Jadi Kota Penting di Pantai Barat Sumatera

Walikota Mahyeldi Ansharullah saat diwawancarai awak media disela kegiatan Muskomwil I Apeksi  mengungkapkan upaya pembenahan-pembenahan yang dilakukan agar Kota Padang menjadi kota penting dan gerbang Indonesia di pantai  barat.

Disamping meningkatkan pembangunan infrastruktur, Pemko Padang tengah giat merancang kerjasama internasional dengan sejumlah kota di dunia serta lebih berperan dalam Indian Ocean Rip Assosiation (IORA).

“Sebagai kota terbesar yang juga memiliki pelabuhan terbesar di pantai barat Sumatera, kita ingin Padang menjadi kota penting dan gerbang Indonesia di pantai barat,” kata Mahyeldi.

Beberapa kota di luar negeri yang sudah menjalin kerjasama dan menjadi ‘sister city’ dan beberapa kota di India, Australia, Mauritius dan Tiongkok .
“Kita sudah jalin kerjasama dengan Fremantle City di Australia, Mauritius dan lain-lain,” sebutnya.

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre