Breaking News

Kadis Pendidikan 5O Kota, Indrawati : Saya akan cari data yang akurat tentang pemalakan itu...

Kab. Limapuluh Kota (Sumbar),FN -  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota, dalam menanggapi kasus dugaan pungli yang dilakukan oknum Diknas yang diberitakan  Media Figurnews.com, Kamis (22/2/2018). Sekaitan mngenai Dugaan Pungutan Dalam Pengurusan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang jadi gunjingan beberapa guru dan kepala sekolah. “Menurut Permen No . 35 tahun 2010, setiap guru PNS harus membuat DUPAK, maka sesuai hasil rapat itu mereka kerjakan di Kecamatan ( UPTD)bersama Tim Penilai yang sudah bersertifikat. Maka kegiatan tersebut, untuk makan dan minum silahkan mereka bermusyawarah.

“Mengenai hal itu tidak melalui Dinas, jadi dari, oleh, untuk mereka. Dan tentunya nanti diminta pertanggung jawabannya,” kata Indrawati Kadis Pendidikan pada Figurnews.com.

Sekaitan persoalan tersebut, Redaksi Figurnews.com juga minta tanggapan tentang dugaan pungli oleh oknum sebanyak Rp50 ribu setiap guru PNS dan sangsi apa yang akan diberikan pada mereka.

“Saya akan cari data yang akurat tentang pemalakan itu. Kalau memang benar dan tidak ada musyawarah dan merugikan orang lain, tidak bisa dibenarkan,”ucap Indrawati Kadis Pendidkan Kab. Limapuluh Kota.

Ketika dikonfirmasikan pada Kepala UPTD Kecamatan Akabiluru Abdul Gani (22/2/2018) Siang dan mempertanyakan  berapa total Guru SD dan SMP yang mengurus DUPAK  di Kecamatan Akabiluru?

“Kalau digabungkan Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih kurang sekitar 300 orang,kata Abdul Gani pada media ini.

Hasil dari pantauan media ini dibeberapa kecamatan tentang dugaan pungutan tersebut, untuk kecamatan Akabiluru Rp.50.000,/orang, Payakumbuh Rp.50.000,/orang, Bukit Barisan Rp.35.000,/orang, Guguak Rp.50.000,/orang, Pangkalan Rp.30.000,/orang, Kapur IX Rp.50.000.

Untuk kecamatan Akabiluru saja, yang jumlah Guru sekitar 300 orang, jika dikalikan Rp.50.000/orang, sudah ada angka yang diperkirakan terkumpul sebanyak Rp15 Juta. Dni ini nilai yang cukup fantastis. Kalau hanya untuk sekedar buat makan dan minum Tim Penilai dan selebihnya kemana, apa buat honor tim penilaian dan konco-konconya?  

Jika sekedar untuk makan dan minum tim penilaian selama memeriksa berkas-berkas DUPAK  di kecamatan, mungkin dengan iuran Rp10.000/orang, sudah lebih dari cukup. Sebab mereka-mereka itukan sudah mempunyai gaji dari pemerintah yang diterimanya tiap bulan. Apalagi petunjuk dan teknisnya tidak ada yang mengharuskan untuk membayar satu rupiahpun.

Kalau dicermati dari pesan singkat Kadis Pendidikan dengan Figurnews.com, bisa jadi hal seperti itu dibolehkan oleh kadis, cuma harus bermusyawarah terlebih dahulu.

Namun yang agak aneh disini, guru-guru Ini tidak ada dibawa bermusyawarah terlebih dahulu untuk menanggulangi makan dan minum tim enilai. Tau-taunya ,setelah data diserahkan kami dimintai uang Rp.50.000, dan kenapa hal ini harus dibebankan pada kami kata para guru pada Figurnews.com.  (FN- 053)




                                                                                       

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre