Breaking News

Sekaitan Nasib Warga Nagari Tanjung Balit dan Tanjung Pauh, Bupati Limapuluh Kota Diminta Merespon Permintaan Warga

Kab. Limapuluh Kota - Bupati (Pemda Limapuluh Kota) agar merespon permintaan para warga Nagari Tanjung Balit dan Tanjung Pauh untuk bertransmigrasi lokal ketanah yang sudah dicadangkan melalui SK Gubernur no. 671.21-607-1990 Tentang Pencadangan/Penyediaan Tanah untuk lokasi pemindahan penduduk yang terkena Pembangunan Proyek PLTA Koto Panjang di Kabupaten Limapuluh Kota.

Menurut SK tersebut Memutuskan : Mencadangkan/ Menyediakan Tanah seluas lebih kurang 4.000 Ha terletak di Rimbo Data desa Tanjung Balit dan Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota untuk Keperluan penampungan (pemukiman Kembali penduduk) yang terkena genangan waduk proyek PLTA Koto Panjang sebagaimana tertera dalam peta lokasi yang menjadi lampiran keputusan ini.

 Berdasarkan Surat yang dikirim oleh Aliansi Pecahan Kepala Keluarga Dampak PLTA Koto Panjang kepada berbagai pihak dengan Prihal : Penempatan Bagi Pecahan Kepala Keluarga Nagari Tanjung Balit dan Nagari Tanjung Pauh.

Surat nomor : 01/AKPDPK/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Surat nomor 02/APKDPK/11/2017 tanggal 08 november 2017 serta Surat Wali Nagari Tanjung Balit nomor : 431.2/59/WN/TB/IX-2017 perihal yang sama yaitu tentang penempatan bagi pecahan kepala keluarga baru untuk masyarakat Nagari Tanjung Balit dan Tanjung Pauh.

Oleh Karena itu, kami bermohon kepada Bapak  Bupati Limapuluh Kota untuk menerbitkan Surat Rekomendasi tentang prihal yang sama kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, ujar masyarakat pada Figurnews.com.

Dan itu telah dibunyikan dalam isi surat dari Aliansi pecahan kepala keluarga Nagari Tanjung Balit dan Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota.

Permintaan warga tersebut memang sangat beralasan, sejak pemindahan pemukiman pada tahun 1993 lalu. Waktu itu, satu rumah hanya dihuni satu kepala keluarga dan sekarang telah dihuni 3-4 kepala keluarga. Karena pertumbuhan penduduk yang sangat cepat hingga pemukiman tersebut sudah terlalu sempit untuk dihuni para warga tersebut.

Walinagari Tanjung Balit saat dikonfirmasi melalui phonsel (15/12) siang “Memang ada cadangan tanah sekitar 1900 Ha Bagi warga-warga tersebut.

Memang permintaan ini sudah lama, namun hilang kembali, dekat-dekat Pilkada persoalan ini mncul lagi. Namun Saya sangat merespon persoalan ini dengan baik, sebab sekarang satu rumah telah dihuni oleh 3-4 kepala keluarga karena sudah tidak ada lahan pemukiman lagi, ujar Wali nagari itu.

Sekaitan dengan persoalan ini, saya selaku Wali Nagari pun telah mengirim surat kepada bupati  dan meminta agar  Bupati menindak lanjuti surat yang dikirimkan oleh Aliansi Pecahan Kepala Keluarga ini jawabnya dengan tegas. Sekarang  lahan yang sudah dicadangkan tersebut sekarang sudah dijadikan lahan pertanian masyarakat Tanjung Pauh, kalau masyarakat Tanjung Balit tidak ada,” kata Walinagari itu menambahkan pada Figurnews.com.

Hal senada juga diucapkan Wali Nagari Tanjung Pauh waktu dihubungi melalui phonsel (15/12) mengatakan, “Sejak kami dipindahkan pada tahun 1993 dampak oleh pembangunan PLTA koto panjang, Tanjung Pauh mendapat rumah sebanyak 350 dan 450 rumah untuk tanjung balit. Sudah 24 tahun lalu kami dipindahkan, dulu hanya dihuni satu rumah satu KK, namun kini dihuni oleh 3-4 KK.

Saya selaku Wali Nagari tanjung pauh telah memasukkan persoalan ini dalam Musrembang, agar Pecahan KK ini ditempatkan dan mempunyai pemukiman masing-masing. Cuma saya selaku Wali Nagari yang sudah dua periode ini meminta agar pengurus Aliansi pecahan KK itu bertemu dengan saya guna membahas persoalan ini,kata Wali Nagari pada Figurnews.com.

Kalau Surat-suratnya terus diletakkan pengurus Aliansi itu di kantor Wali Nagari, Namun pengurusnya tidak pernah bertemu dengan kami, ujar Wali Nagari Tanjung Pauh Menambahkan.

 Jonianti Camat Pangkalan,” memang saya mendapatkan surat tembusan dari Aliansi KK, Cuma saya belum tahu bagaimana status dari tanah pencadangan tersebut sekarang. Cuma sekarang lahan tersebut sudah digarap oleh masyarakat disitu. Kita akan mengupayakan mencarikan jalan tengah supaya masyarakat pecahan KK ini bisa mendapatkan lahan pemukiman. Dan bagaimana pula dengan masyarakat yang telah menjadikan lahan tersebut untuk areal pertanian.

Saya telah memanggil kedua Wali Nagari tersebut, persoalannya tanaman-tanaman dilokasi tersebut sudah besar-besar, seperti karet dan gambir. Nanti kita akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan ini, kata Jonianto menambahkan.  (FN 053)





Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre