Breaking News

Seminar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Padang (Sumbar), FN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan Seminar Ranperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Prov. Sumbar, Senin(13/11) Jam 10.00 Wib diruang Sidang Utama DPRD Sumbar.

Pembukaan seminar dilakukan oleh wakil ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt.Intan Bano berserta Ketua Komisi II Yuliarman dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat Yosmery. Seminar itu juga dihadiri dari Kementerian Dalam Negeri termasuk stacke holder yang berkaitan dengan zona kemaritiman.

Dalam seminar itu, Ketua Komisi II DPRD Sumbar Yuliarman menjelaskan maksud dan tujuannya untuk Ranperda yang nantinya akan berguna untuk semua masyarakat. Seminar ini juga mempertajam pembahasan tentang zona wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. 

Salah Satu  dari SLM  yang bergerak di bidang kemaritima meminta agar Rancangan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP2K) tidak  di jadikan tempat pariwisata Hal itu mengemuka saat dengar pendapat DPRD dengan sejumlah kepala daerah di ruang istimewa DPRD Sumbar, senin 13/11/2017

"Tidak mungkin kita gegabah dalam merancang ranperda ini, kita harus kaji lebih mendalam. Ranperda ZWP3K ini harus sinkron dengan aturan yang telah ada sebelumnya, dan saya tidak ingin masyarakat kesulitan mengurus perizinan ke provinsi " ujar anggota  ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman 

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman nilai Ranperda Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (ZWP3K) berikan kemudahan dan akan tingkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Dikatakannya, rapenda tersebut akan memberikan kejelasan dalam pengelolaan di kawasan perairan.

 "Ranperda ini akan memperjelas pembagian zona-zona dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini belum berjalan optimal. Ini akan mengubah kewenangan pengelolaan kawasan laut," ujarnya kepada awak media di ruang sidang istimewa DPRD Sumbar.
Kewenangan kawasan laut mulia 0 sampai 12 mil lepas pantai akan menjadi tanggungjawab provinsi. 

"Kalau sebelumnya, 0-4 itu kewenangan pemerintah kabupaten dan 4-12 baru provinsi. Tapi, dalam. ranperda ini, sampai 12 mil lepas pantai akan menjadi tanggungjawab provinsi," ungkap Yuliarman.

Yuliarman.menambahkan, ketika Ranperda ZWP3K disahkan, itu akan mempermudah dalam persoalan perizinan. "Masalah selama ini kan banyak terjadi tumpang tindih, kalau sudah diserahkan ke provinsi, itu akan lebih memudahkan masyarakat dan itu akan terpusat..Yuliarman.menilai, selama ini banyak terjadi kesulitan dalam mengurus perizinan pengelolaan di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, katanya.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat, Yosmeri menjelaskan bahwa Ranperda ZWP3K akan dibagi dalam beberapa zonasi. "Nantinya akan ada zona pariwisata, pengolahan ikan, pengelolaan ekosistem, pengolahan terumbu karang dan zona lainnya," ujar Yosmeri.

Ranperda ini akan memberikan kepastian hukum serta kemudahan kepada masyarakat, pengusaha dan investor dalam upaya mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. "Persoalan izin akan terpusat dan hal ini tentunya akan berdampak luas ke masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungannya.(*)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre