Breaking News

Provinsi Riau Caplok Wilayah Sumbar…?

Permendagri no.44 Tahun 2013 Dipertanyakan Masyarakat 50 Kota?
Kab. Limapuluh Kota(Sumbar), FN  -  Sejak munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Batas daerah Provinsi Riau Dengan Provinsi Sumatera Barat. Beberapa Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota ini mulai muncul berbagai polemik ditengah tengah masyarakat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau tersebut.

Hal ini terungkap saat Figurnews.com mengadakan Investigasi ke jorong Buluah Kasok Nagari Sarilamak kecamatan Harau. Guna mencari informasi yang lebih valid, Figurnews.com sempat memintai keterangan beberapa warga setempat. Apa yang menjadi persoalan hingga masyarakat begitu agak resah dan bertanya-tanya.

Berdasarkan Informasi tersebut Figurnews.com coba menghubungi Olly Wijaya,SE selaku Wali Nagari (20/11)malam melalui seluler 081275647XXX. Sebenarnya batas Prov Riau dengan Nagari Sarilamak ada di Parantian Papan.

Saya kemarin telah mencari Surat Kemendagri no. 44 tahun 2013 tersebut bersama Camat  Harau dan ini sudah ditetapkan di Puncak Naneh. Artinya tanah Ulayat kita lebih dari 35 Ribu Hektar sudah berada di Riau,” tutur Olly Wijaya,SE.

Namun ketika wartawan media ini juga mempertanyakan tentang batas yang telah dicaplok jadi gunjingan dari berbagai kalangan.

Sudah saya tanyakan kepada Wali Nagari yang lama, namun beliau tidak pernah menanda tanganinya dan ketika dibawa ke camat pada waktu itu, camatpun tidak setuju kata Olly Wijaya,SE menirukan kata Wali Nagari yang lama. Mungkin entah bagaimana dengan Pak Alis waktu itu, keluar saja Permendagri yang ini. Kalau Bukti-bukti yang Autentik mengenai batas-batas itu kami memilikinya, mulai dari tahun 1972, ujar Olly Wijaya, SE menambahkan.

Wali Nagari Ampalu kecamatan Lareh Sago Halaban Juga menyatakan hal senada dengan Wali Nagari Sarilamak. Memang ada pergeseran itu tanpa sepengetahuan Ninik Mamak Nagari Ampalu. Khusus untuk Nagari Ampalu, Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota Hilang lebih Kurang 6800 ha.
Sementara itu, hal senada juga diucapkan Wali Nagari Sitanang waktu dihubungi Figurnews.com, dan memang saat itu Wali Nagari tersebut tidak menyebutkan jumlah hektar yang telah bergeser dari patok batas semula. “ Saya sudah menanyakan ke kabupaten, namun tidak ada yang bisa bertanggung jawab, sementara di Nagari kami punya batas kemampuan. Bagaimana kita menyiasati ini, kan itu persoalannya kata Walinagari Ampalu lagi.

Kalau menurut cerita wali jorong yang lama memang pihak dari Riau telah memasang patok yang baru dan itu sudah bergeser ke daerah kita. Saya selaku Wali Nagari Ampalu Mendukung Agar persoalan ini dibuka, setidak-tidaknya dalam kontek membetulkan. Dimana sebenarnya tapal batas, agar kedepan tidak menimbulkan polemik dikemudian hari,” tambah Wali Nagari tersebut.

Herman Azmar selaku Tapum (Tata Pemerintahan Umum) di Kabupaten Limapuluh Kota di hubungi melalui seluler Senin(20/11).

Saya baru tahu adanya sedikit persoalan yang berkembang dikalangan masyarakat akhir-akhir ini. Lagian Siapa yang telah menguji dan membawa GPS kesana untuk memastikan batas-batas tersebut telah berpindah ke Riau.  Proses Mengenai Batas tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang dan itu melibatkan penduduk setempat dan pemda. Kalau itu terbaca kini, tentu saya akan cari tahu siapa yang ada didalam, kata Herman Azmar pada Figurnews.com.

 “Masak dia tidak Tahu padahal SK Permendagri ini ada di Tapum (Tata Pemerintahan Umum). Saya Pernah Melakukan Survey ke daerah buluah kasok dengan Kasubag Tapum  bernama Jim dan beberapa anggota yang lainnya. Untuk Titik kordinat memang sudah dipuncak Naneh keputusannya dalam Permendagri no.44 tahun 2013 itu. Cuma Tanah Ulayat kan tidak bisa di geser-geser, Ulayat kita tetap sampai di Perhentian Papan.  Cuma SK Permendagri tersebut, Batas Pemerintahan itu sampai  di Perhentian Raja. Bayangkan, dengan diameter 5 km saja  sudah berapa panjangnya dan berapa kerugian kerugian kita,” kata Deki Yusman Camat Harau menambahkannya

 Syeh Muliadi Ketinggian Selaku Tokoh Masyarakat Buluah Kasok juga angkat bicara, kalau memang benar terjadi pergeseran patok atau batas Provinsi Riau-Sumbar. Seharusnya Pemerintah Limapuluh Kota Mendesak Kemendagri agar mencabut Permendagri no 44 tahun 2013 itu katanya pada Figurnews.com dengan nada berapi-api. (FN 053)


No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre