Breaking News

Anggota Komisi IV, Erman Mawardi : Aktivitas tambang tidak dilarang karena bahan tambang dibutuhkan…

Padang (Sumbar), FN  -  Negara Indonesia memang sangat kaya dengan hasil tambangnya, bahkan hampir seluruh kepulauan maupun laut banyak mengandung mineral yang sangat dibutuhkan. Seperti, Tambang Emas, Timah, Bauksit, Batubara dan termasuk minyak serta Galian C. Semua adalah merupakan  salah satu devisa Negara atau PAD(Pendapatan Asli Daerah)bagi daerahnya. Namun yang jadi perhatian adalah tambang galian C yang mulai tidak terkontrol dan kebanyakan menyalah aturan. Dengan menyalah aturan banyak terjadi bencana dilokasi penambangan yang mengakibat korban jiwa.

Sekaitan tambang tersebut, Komisi IV DPRD Sumbar, Erman Mawardi meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar melakukan pendataan terhadap semua aktivitas tambang yang ada di kabupaten/kota. Bagi yang tak berizin diminta ditertibkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Erman Mawardi, penertiban terhadap tambang tak berizin harus dilakukan karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terhitung Januari 2017 kewenangan urusan pertambangan ada di Provinsi.

Politisi Partai PAN ini menambahkan, aktivitas penambangan bukanlah sesuatu yang dilarang, dengan syarat harus dijalankan sesuai aturan yang telah diteapkan oleh pemerintah.

"Aktivitas tambang tidak dilarang karena bahan tambang dibutuhkan. Namun demikian, agar tidak merusak aktivitas itu harus memenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan. Jangan dijalankan di luar prosedur," tegas Erman Mawardi saat berbincang dengan Figurnews.com, diruangannya, Rabu (29/11/2017).

Ketika aktivitas tambang tak dijalankan sesuai aturan, lanjut dia, yang akan dirugikan adalah masyarakat. Sebab kegiatan yang dilakukan tak sesuai prosedur bisa menimbulkan bencana. Seperti halnya penambangan galian C. Ketika dilakukan tak sesuai teknis bisa membuat tanah yang ada di dasar sungai menjadi turun dan berujung pada longsor.
Bicara penambangan pasir di dasar sungai ini, terang dia, aturannya adalah aktivitas tak boleh dilakukan disekitaran bangunan air, seperti jembatan dan bendungan.

Tak hanya mengingatkan Dinas ESDM untuk mendata tambang yang tak berizin, anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan (dapil) Payakumbuh-Limapuluh Kota ini juga mengimbau, pengawasan terhadap titik kordinat penambangan agar turut dilakukan. Jangan sampai ada aktivitas tambang keluar dari area yang diizinkan.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Payakumbuh-Limapuluh Kota yang lain, Darman Sahladi mengatakan, evaluasi atau pendataan ulang untuk setiap perusahaan tambang di kabupaten/kota memang harus dilakukan. Baik itu penambangan batuan gunung, pasir, dan yang lain. Ini untuk mencegah terjadinya bencana berulang di beberapa kabupaten/kota yang diduga terjadi karena aktivitas tambang ilegal. Salah satunya bencana banjir dan longsor yang beberapa waktu lalu terjadi di Limapuluh Kota.

Khusus di Limapuluh Kota, menurut Darman, ada sekitar 45 perusahaan melakukan aktivitas tambang di daerah itu. Umumnya mereka melakukan penambangan batu gunung. Utamanya di daerah Pangkalan.

Aktivitas tambang batu gunung ini cukup membuat masyarakat diresahkan. Penyebabnya, penambangan batuan gunung pernah membuat rumah-rumah warga di sana mengalami kerusakan.


"Yang membuat rusak itu adalah, proses penambangan batuan dilakukan dengan dinamit atau membuat ledakan," pungkas Darman mengakhirinya. (*an).

Tidak ada komentar

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre