Breaking News

Gubernur Sumbar Akan Tegur Empat Kepala Daerah Yang Langgar Manajemen



Padang(Sumbar), FN – Untuk meningkatkan fungsi serta jabatan ASN , Pemerintah Provinsi Sumbar( Sumatera Barat) mengadakan Rakor KSN di Auditorium Gubernuran . Acara Rakor tersebut langsung dibuka secara resmikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Kamis (19/10) jam 09.00Wib Pagi. Rakor tersebut bertujuan  untuk Pembinaan dan Pengawasan Manajemen ASN dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi ASN, yang dilaksanakan  diauditorium Gubernuran Jalan Sudirman Padang.

Dalam Rakor tersebut juga dihadiri Ketua KASN Prof. Dr. Sofyan Effendi, Anggota Komisioner KASN Drs. Tasdik Kinanto, SH, MH dan Dr. I Made Suwandi, Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kemenpan RB Ir. BAMBANG D SUMARSONO, M. PA, serta seluruh Kepala OPD

Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Nurhasni menyebutkan serta menjelaskan bahwa ada indikasi pelanggaraan terhadap manajemen ASN di 4 kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar).

Empat kabupaten/kota yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut antara lain, Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok dan Kota Padangpanjang.

"Kita akan lakukan pertemuan dengan 4 daerah ini nanti setelah makan siang," ujar Nurhasni dalam pertemuan yang diselenggarakan di auditorium gubernuran dan dihadiri oleh Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah se-Sumatera Barat, Kamis (19/10) pagi.

Pertemuan ini merupakan rapat koordinasi dalam rangka untuk penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan manajemen ASN dan monitoring tindak lanjut rekomendasi KASN.

Nurhasni tidak menyebutkan dengan jelas, pelanggaran yang telah terjadi di empat daerah ini. Namun begitu, ia menjelaskan, pelanggaran bisa menyangkut: sistem merit; proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan; penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, pelanggaran boleh jadi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumbar. Hanya saja, pelanggaran atau dalam kata yang dipilih gubernur, kesalahan yang terjadi di 15 kabupaten/kota yang lain, belum dilaporkan ke KASN.

"Empat kabupaten/kota yang disebutkan Bu Nurhasni tadi, jangan berkecil hati. Boleh jadi, 15 kabupaten/kota lain juga ada salah, namun belum ada yang lapor ke KASN. Kita berpikir positif saja kesalahan tersebut tidak sengaja dilakukan. Namun faktanya memang ada," terang Irwan.

Dijelaskan Irwan, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran atas manajemen ASN di Sumbar sebagaimana diurai Nurhasni, adalah kurangnya pemahaman Wako/bupati terhadap regulasi menyangkut manajemen ASN, baik Undang-Undang maupun aturan-aturan pelaksanaannya.

Kelemahan ini, diperparah dengan ketidakpekaan aparatur terkait di daerah. "Apa penyebabnya? Mungkin karena aturan yang berubah-ubah, mungkin karena Kepala Daerahnya yang tidak tahu dasar hukum atau aturan barunya. Malah kadang-kadang, Kepala BKD-nya yang tidak tahu. Kebangetan," kata Irwan.

Menurut Irwan, kurangnya pemahaman kepala daerah dan aparatur terkait terhadap regulasi kepegawaian, bisa bermuara pada dipilihnya kebijakan-kebijakan kepegawaian yang keliru dan tidak tepat serta berada di luar kewenangan. Akhirnya, dapat membuat Kepala Daerah bersangkutan dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau bahkan diberhentikan dari jabatannya.

"Kami menyadari, walikota/bupati juga memiliki peran dan kewenangan (di bidang kepegawaian), hanya saja, catatan kami, jangan peran tersebut dijalankan seolah tidak ada gubernur, seolah tidak ada Mendagri. Ini, pegawai Dukcapil enak saja diganti tanpa persetujuan Kemendagri, pakai ngotot pula," ujarnya.

Atas dasar ini, Irwan kemudian menginstruksikan bupati/Wako se-Sumbar, untuk menguasai regulasi terkait kepegawaian, tunduk dan patuh menerapkan ketentuan yang terkandung di dalamnya, dan tidak menyerahkan seluruh urusan kepegawaian kepada bawahan.

"Bupati/Wako, urusan manajemen jangan 100% diserahkan pada bawahan. Kita adalah pembina ASN, oleh karena itu, tolong pahami dan kuasai aturan. Jangan sampai urusan ini tidak dikuasai," instruksinya.

Dalam konteks yang sama, Irwan menambahkan, agar Bupati/Walikota tidak semena-mena dalam pengisian atau promosi jabatan tertentu dalam jajaran pemerintahan masing-masing. Ia mengharapkan, pengisian/promosi jabatan tersebut dilakukan setelah melalui proses penilaian objektif atas kinerja dan potensi tiap aparatur alih-alih diskresi atau keberpihakan aparatur bersangkutan pada masa pilkada yang ia anggap sangat tidak profesional.

"Jangan semena-mena, misalnya hanya menaikkan atau mempromosikan timses saja. Ingin lakukan ini dengan diskresi? Silahkan. Tapi itu tidak profesional. Kalau saya di provinsi, saya hilangkan semua diskresi. Semuanya kami pergubkan," terang dia.

"Kami saring dulu secara objektif dengan melakukan penilaian atas potensi dan kinerja, setelah itu baru kami pilih berdasarkan pertimbangan subjektif. Kami dulukan objektifitas atas subjektifitas," urainya.

Irwan Prayitno juga meminta Bupati/Walikota agar tidak memberhentikan atau mengganti ASN tertentu tanpa dilandasi dasar dan alasan yang jelas. "Kalau ditukar tiap sebentar, kapan mau kerjanya," imbuhnya.
Waktu istirahat  siang, para undangan yang hadir dipersilahkan melaksanakan shalat lohor di Mushala di komplek Gubernuran saligus juga dijamu dengan  makan siang. (*)

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre