Breaking News

Perlunya Ada Sinkronsasi Raperda Ketenagalistrikan Dengan Aturan Lainnya

Padang (Sumatera Barat) –  Dalam Rapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat dengan Mitra kerja dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (21/3/2017) Jam 9.00 WIB di ruangan Pansus I. 

Dalam sidang tersebut yang jadi pembahasan tentang Ranperda perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan yang selama sepekan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar memasuki babak baru yaitu pembahasan dan konsultasi atas perubahan Ranperda tersebut.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV M.Nurnas dan topic pembahasan tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2013 tentang ketenagalistrikan. Namun karena ada sesuatu hal yang penting, Ketua Komisi IV M.Nurnas minta izin dan tidak dapat mengikuti rapat tersebut.

Hal inilah yang  mendasari rapat awal pembahasan dan konsultasi Ranperda perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan mitra kerja dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Sumatera Barat.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Mochklasin juga menyampaikan bahwa sinkronisasi sangat perlu dilakukan terutama terkaait aturan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aturan tentang pengusahaan air tanah dan sebagainya.

“Sinkronisasi merupakan hal pokok yang perlu dilakukan  agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut,” kata Mochklasin.

Selanjutnya, kata Mochklasin, pihaknya juga meminta penjelasan terkait perubahan Perda tersebut cukup signifikan dan melebihi dari 50 persen.

“ Apabila Perda yang diubah melebihi 50 persen, sebaiknya Perda yang lama dicabut saja,” saran Mochklasin


Selain itu, lanjutnya, sebaiknya ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran Perda.
Anggota Komisi IV lainnya, Ahmad Chaidir, meminta, Perda tersebut mengatur batasan-batasan terkait perizinan terhadap usaha-usaha kelistrikan milik masyarakat. Mana usaha yang memerlukan izin dan mana yang tidak.

Senada, anggota Komisi IV lainnya, M. Algazali meminta, aturan tentang perizinan usaha kelistrikan jangan sampai memberatkan masyarakat. Pengurusan perizinan hendaknya sesuai dengan skala usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Tenaga ahli Tim Pembahasan, Werry Darta Taifur dalam kesempatan itu juga berpendapat sama. Menurutnya, aturan tersebut memiliki hubungan dengan aturan lainnya, seperti RTRW, lingkungan hidup, kehutanan, termasuk dengan retribusi jasa usaha.
"Jadi, memang hal ini perlu disinkronkan dulu dengan aturan lainnya," kata mantan rektor Universitas Andalas ini.

Kadis ESDM Provinsi Sumatera Barat Herry Martinus menjelaskan, masukan dan saran tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Pada prinsipnya, pemprov Sumatera Barat akan berupaya memberikan regulasi yang aplikatif dan memihak kepentingan masyarakat.

"Untuk itu, tentunya perbaikan dan penyempurnaan dari DPRD sangat dibutuhkan sehingga aturan ini bisa terlaksana tanpa kendala," ujarnya.
Sementara itu, Tenaga ahli Tim Pembahasan, Werry Darta Taifur dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa aturan tersebut memiliki hubungan dengan aturan lainnya, seperti RTRW, lingkungan hidup, kehutanan, termasuk dengan retribusi jasa usaha. Sehingga memang perlu dilakukan sinkronisasi dengan aturan yang lainnya.

Menanggapi  berbagai pertanyaan dan penyataan yang disampaikan selama rapat itu, Kadis ESDM Provinsi Sumatera Barat, Herry Martinus dengan senang hati akan menerima masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan Ranperda lebih lanjut.

“Kami mengharapkan pemprov Sumatera Barat tetap berupaya memberikan perbaikan dan penyempurnaan, serta regulasi yang aplikatif dan memihak kepentingan masyarakat. Sehingga tidak terkendala dalam pelaksanaannya,” kata Herry dalam rapat tersebut.


Selanjutnya, pihaknya akan berupaya secara maksimal dalam sinkronisasi dengan peraturan lainnya, yang juga meliputi aturan tentang RTRW, tentang lingkungan hidup, kehutanan dan sebagainya. (*) 

No comments

PT. Figur Anugrah Media Mengucapkan: Selamat datang di www.Figurnews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Yuamran Andre